Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara soal rencana Jokowi melarang ekspor CPO dan minyak goreng mulai Kamis (28/4) mendatang. Ia mengatakan larangan ekspor minyak goreng sudah diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas dengan anak buahnya pekan lalu.
Larangan diberlakukan untuk kebaikan semua pihak, terutama memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat.
"Ya kepentingannya itu kan untuk kebaikan semua pihak, terutama kepentingan nasional kita atau kepentingan masyarakat," tutur dia kepada wartawan, Selasa (26/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan jika kepentingan masyarakat telah terpenuhi, pemerintah bisa saja mengevaluasi kebijakan larangan ekspor itu. Ma'ruf menjelaskan keputusan tersebut hanya solusi sementara yang diambil Jokowi.
"Mungkin nanti akan dievaluasi seperti apa, yang penting jangan sampai langka atau harganya tinggi kemudian dalam rangka stabilisasi keadaan," katanya.
Namun, Ma'ruf tak menyebut berapa lama kebijakan sementara tersebut akan berlaku. Ia mengatakan pencabutan kebijakan dilakukan sesuai dengan dinamika di lapangan.
Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, Ma'ruf juga mengatakan larangan ekspor juga diberlakukan demi memberi efek jera atau shock therapy kepada oknum tertentu.
"Itu langkah shock therapy, itu kadang-kadang diperlukan pada suatu saat, tapi kemudian dilakukan evaluasi lagi, saya kira itu," tandas dia.
Presiden Jokowi akan melarang ekspor CPO dan minyak goreng mulai Kamis mendatang. Kebijakan itu dilakukan demi menjaga pasokan minyak goreng dalam negeri supaya harganya turun lagi.
Tapi, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan pemerintah tetap memperbolehkan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.
Larangan hanya diberlakukan pada ekspor refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sawit.
"Jika terjadi kelangkaan minyak sawit olahan, maka bisa dilakukan larangan ekspor lebih lanjut," demikian salah satu slide yang dipresentasikan kepada perusahaan sawit seperti dikutip dari Reuters pada Selasa (26/4).