Erick Thohir Kaji Rencana Intervensi Distribusi Minyak Goreng

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mengkaji rencana intervensi distribusi minyak goreng melalui Perum Bulog supaya harganya bisa turun lagi. 

Rencana muncul karena ia merasa ironi dengan kesulitan yang dialami masyarakat dalam mendapatkan minyak goreng berharga murah di tengah posisi Indonesia yang masih menjadi produsen  minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

"Karena itu, kemarin juga kita diminta untuk mulai melihat bisa enggak mengintervensi dari minyak goreng untuk distribusi, seperti dari Bulog atau yang mana, ya baik, tapi saya pelajari dulu," kata Erick kepada wartawan, Kamis (28/4).

Ia pun mengaku tak ingin mengintervensi minyak goreng di masyarakat, namun tanpa kajian dan pertimbangan yang jelas. Oleh karena itu, pihaknya tengah mempelajari mekanisme distribusi minyak goreng.

"Kejadian minyak goreng sama, ketika tidak ada titik keseimbangan, sebagai negara terbesar di dunia yang produksi minyak kelapa sawit, tapi akses masyarakat untuk mendapatkan itu sulit. Kalau saya bilang kita siap, kita siap. Kalau enggak siap, ya enggak siap. Jangan juga nanti BUMN masuk, ditinggal, sama saja menjadi problem baru, kita mau mencari solusi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan produk jadi minyak goreng ke luar negeri. Larangan ini mulai berlaku hari ini, Kamis (28/4) dini hari.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa larangan ekspor berlaku bagi semua jenis bahan baku minyak goreng.

"Sesuai dengan keputusan Bapak Presiden mengenai hal tersebut dan memperhatikan pandangan masyarakat, kebijakan pelarangan ini di detailkan yaitu berlaku untuk semua produk baik itu CPO, RPO, RBD Palm Olein, Pome dan used cooking oil," kata Airlangga dalam media briefing, Rabu (27/4) malam.