Pengusaha Sawit Khawatir Larangan Ekspor Migor Rugikan Jutaan Petani

CNN Indonesia
Kamis, 28 Apr 2022 17:42 WIB
Gapki khawatir larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng yang diberlakukan Jokowi mulai Kamis (28/4) ini bakal merugikan jutaan petani. Gapki khawatir larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng yang diberlakukan Jokowi mulai Kamis (28/4) ini bakal merugikan jutaan petani. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNAS).
Jakarta, CNN Indonesia --

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) khawatir larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya yang diberlakukan Jokowi mulai Kamis (28/4) ini dalam jangka panjang akan merugikan perusahaan hingga jutaan petani.

"Apabila berkepanjangan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan, tidak hanya perusahaan perkebunan, refinery dan pengemasan, namun juga jutaan pekebun sawit kecil dan rakyat," ucap Ketua Bidang Komunikasi Gapki Tofan Mahdi dalam keterangan resmi, Kamis (28/4).

Untuk itu, Gapki berharap pemerintah dapat segera memberi tindak lanjut terkait pelaksanaan larangan ekspor ke depan. Harapannya, masalah minyak goreng cepat selesai dan ekspor dapat dibuka lagi.

Di sisi lain, Gapki mengaku bisa mengerti tujuan dari larangan ekspor dari pemerintah. Para pengusaha sawit pun menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat ini pun, Gapki tengah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha sawit, baik di sektor hulu maupun hilir. Komunikasi juga dilakukan bersama Perum Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI, dan BUMN lain.

"Hal ini untuk melaksanakan arahan dari presiden agar tercapainya ketersediaan minyak goreng sesuai dengan harga yang ditetapkan di masyarakat," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Jokowi resmi memberlakukan larangan ekspor CPO dan turunannya mulai hari ini. Turunan CPO yang dilarang ekspor, yaitu RBD palm oil, RBD palm olein, dan minyak jelantah (UCO).

Larangan akan berlaku sampai harga minyak goreng curah mencapai Rp14 ribu per liter. Larangan ini berlaku di seluruh daerah pabeanan Indonesia dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), yaitu Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang.

Nantinya, pemerintah akan mengevaluasi secara berkala kebijakan ini. Namun, bila ada eksportir nakal yang melanggar aturan, maka akan ditindak secara tegas dan diberi sanksi.

(agt/agt)


[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER