Moeldoko Janji Teruskan Keluhan Petani Sawit ke Jokowi soal Ekspor CPO

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima perwakilan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang sempat menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (17/5).

Moeldoko berjanji akan menyampaikan aspirasi petani sawit Indonesia kepada Presiden Joko Widodo, terutama yang berkaitan dengan kebijakan larangan ekspor sawit, dan bahan baku minyak goreng. Ia menjelaskan, kebijakan larangan ekspor sawit yang sudah diberlakukan sejak 28 April tersebut diberlakukan untuk mengatasi kelangkaan pasokan dan lonjakan harga minyak goreng.

"Namun bukan berarti bapak Presiden tidak melindungi kepentingan petani sawit. Satu sisi Presiden memikirkan nasib petani sawit, satu sisi juga memikirkan kebutuhan konsumen minyak goreng. Karena memberikan dampak luas," kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/5).

Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak juga membahas mengenai isu tata niaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Selama ini penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 1/2018 tidak adil. Sebab, menurut Apkasindo, harga tandan buah segar yang diatur hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan.

Mengenai hal ini, Moeldoko memastikan KSP akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan BPDPKS, terkait tataniaga TBS kelapa sawit dan pelaksanaan program PSR.

"KSP akan segera mengundang Mentan untuk penyempurnaan Permentan tentang tataniaga TBS, termasuk dengan BPDPKS soal PSR," tegasnya.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung memang sempat mempertanyakan kebijakan pemerintah soal larangan ekpsor sawit dan produk turunannya. Selain itu, Apkasindo juga mengusung isu soal tataniaga TBS kelapa sawit.

[Gambas:Video CNN]

Gulat mengatakan selama ini penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 1/2018 tidak adil. Sebab, kata dia, harga tandan buah segar yang diatur hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan.

"Padahal jumlah petani yang bermitra dengan perusahaan hanya 7 persen. Sedangkan 93 persen lainnya merupakan petani sawit swadaya," ungkap Gulat.

"Kami (Apkasindo) minta agar Permentan tersebut direvisi," imbuhnya.

Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) bergeser ke kawasan Patung Kuda Arjunawiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat laut, Jakarta untuk melanjutkan aksi demonstrasi meminta pemerintah mencabut larangan ekspor CPO kelapa sawit, Selasa (17/5).

Pantauan CNNIndonesia.com, petani sawit awalnya menggelar aksi di Kantor Kemenko Perekonomian sekitar pukul 09.00 WIB hingga pukul 10.30 WIB. Kemudian mereka berpindah lokasi ke kawasan patung kuda untuk melanjutkan aksi.

Sebelum berpindah ke kawasan patung kuda, utusan aksi sempat bertemu dengan pejabat Kemenko Perekonomian di dalam kantor Kemenko Perekonomian. Mereka mengklaim telah menyampaikan tuntutannya kepada pejabat tersebut.