Kisruh Ekspor CPO: Minyak Goreng Langka hingga Jokowi Cabut Larangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada 23 Mei 2022. Kebijakan ini diambil setelah kelangkaan minyak goreng terjadi meski akhirnya diprotes oleh para petani sawit.

"Saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022," ungkap Jokowi saat konferensi pers, Kamis (19/5).

Lihat Juga : PPATK Benarkan Ada Aliran Dana Hasil Tambang Ilegal Briptu Hasbudi

Mulanya, Jokowi melarang ekspor CPO karena stok minyak goreng curah langka di masyarakat sejak akhir tahun lalu. Sesuai teori ekonomi, kelangkaan stok memicu kenaikan harga.

Harga minyak goreng curah yang dibanderol sebesar Rp14 ribu per liter sesuai harga eceran tertinggi (HET) perlahan naik hingga jebol ke Rp20 ribu per liter. Kondisi ini membuat pemerintah mengambil sejumlah kebijakan.

Mulai dari operasi pasar hingga penerapan kewajiban bagi produsen memasok minyak goreng di dalam negeri (DMO) sebesar 20 persen dari total volume ekspor mereka dengan harga domestik (DPO).

Untuk operasi pasar, pemerintah menggelontorkan 2,4 miliar liter minyak seharga Rp14 ribu per liter yang dananya diambil dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) senilai Rp7,6 triliun.

Sementara penerapan DPO, pemerintah mematok harga minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter.

Tapi, jurus-jurus ini tak ampuh. Pemerintah pun pasrah melepas minyak goreng sesuai harga pasar. Harga kemudian semakin liar dengan minyak goreng curah mencapai Rp20 ribu per liter, sementara minyak goreng kemasan berkisar Rp25 ribu per liter.

Lihat Juga : Harga Minyak Goreng Kemasan Turun Usai Jokowi Buka Ekspor CPO

Tutup Keran Ekspor

Tak tahan dengan kisruh harga dan stok minyak goreng, Jokowi pun mengeluarkan jurus pamungkas, yaitu melarang ekspor CPO dan turunannya. Tujuannya, agar pasokan CPO yang ada fokus mengisi kebutuhan pabrik minyak goreng di dalam negeri dulu.

Kebijakan ini diambil karena pemerintah ingin stok minyak berlimpah dan harga minyak goreng curah kembali ke Rp14 ribu per liter. Larangan ekspor pun berlaku sejak 28 April 2022, meski dengan persiapan yang terburu-buru.

"Prioritaskan di dalam negeri, penuhi kebutuhan rakyat," ujar Jokowi.

Keputusan Jokowi yang tiba-tiba ini langsung memunculkan berbagai dari para pengusaha dan petani sawit. Para pengusaha mau tidak mau mengikuti, meski dalam hati tidak setuju.

Namun, mereka masih punya peluang keuntungan dari harga minyak goreng yang masih tinggi di masyarakat. Tapi, tidak demikian dengan para petani.

Lihat Juga : Jokowi Ungkap Alasan Kenaikan Harga Minyak Goreng Lokal

Sebab, ketika kebijakan ekspor dikeluarkan, harga tandan buah segar (TBS) langsung anjlok hingga 50 persen. Selain harga jatuh, pasokan TBS yang berlimpah pun jadi tidak diserap perusahaan.

Sebab, mereka memang tak perlu stok yang terlalu banyak jika hanya ingin memenuhi kebutuhan domestik. Hitung-hitungannya, kebutuhan nasional cuma perlu sekitar 30 persen dari total produksi sawit nasional. Sisanya, seharusnya mereka ekspor.

Akibatnya, banyak TBS yang rusak. Ibarat pepatah, nasib petani sudah jatuh tertimpa tangga. Total kerugian pun semakin menggunung hingga Rp11,4 triliun dalam 20 hari sejak larangan ekspor berlaku.

Berlanjut ke halaman berikutnya >>>

Para petani pun kemudian berteriak gegara larangan ekspor CPO. Mereka mengeluhkan nasib ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, meski tak disambut.

"Hari ini (TBS) sudah tidak ada lagi harganya," ucap Ketua DPP Apkasindo Gulat Manurung.

Tapi, keluh kesah rupanya terdengar sampai ke telinga Jokowi. Akhirnya, Jokowi langsung putar haluan, keran ekspor CPO dan turunannya kembali dibuka mulai pekan depan.

"Mempertimbangkan ada 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, dan tenaga pendukung lain," jelas Jokowi.

Di luar mempertimbangkan nasib petani, kepala negara mengklaim keran ekspor CPO sebenarnya juga dibuka karena tujuan pemerintah sudah tercapai, yaitu peningkatan stok dan penurunan harga minyak goreng curah.

Lihat Juga : Jokowi Bandingkan Harga Minyak Goreng RI Termurah dari Singapura-AS

Menurut catatannya, stok sudah naik dari 64 ribu menjadi 211 ribu ton. Artinya, cukup untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng curah bagi masyarakat sebanyak 194 ribu ton per bulan.

Pun begitu dengan harganya, minyak goreng curah yang sebelumnya berkisar Rp19.800 per liter, kini disebutnya sudah turun ke rentang Rp17.200-17.600 per liter. Dengan begitu, larangan ekspor CPO bisa dicabut.

Kendati begitu, kebijakan 'grasak-grusuk' pemerintah ini justru kembali dikeluhkan oleh sejumlah pihak. Salah satunya Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI).

Menurut IKAPPI, keputusan Jokowi membuka keran ekspor CPO dalam waktu kurang dari sebulan merupakan bukti ketidakbecusan kerja para menteri teknis. Mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, hingga Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Apalagi, kebijakan terlalu cepat diubah ketika target belum tercapai. Faktanya, menurut IKAPPI, stok minyak masih langka dan harganya belum turun signifikan.

"Faktanya belum ada, kami belum mendapati minyak goreng curah itu cukup melimpah di pasar tradisional. Jika melimpah di pasar diharapkan harga terus menurun, sampai detik ini harga masih di atas Rp17 ribu, di kisaran Rp18 ribu, bahkan ada yang Rp19 ribu per liter," kata Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan.