Daftar Temuan BPK Soal Masalah Uang Negara: Prakerja hingga Vaksin

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 6.011 masalah senilai Rp31,34 triliun di laporan keuangan pemerintah pusat.

Hal ini tercantum dalam Ikhtisar Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021 yang disampaikan ke DPR pada Selasa (24/5).

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan sebagian besar atau 53 persen berkaitan dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Nilai kerugian dari masalah itu mencapai Rp1,64 triliun.

Kemudian, 29 persen masalah berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp29,7 triliun. Sisanya, 18 persen masalah mengenai kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).

"Atas permasalahan tersebut selama proses pemeriksaan tindak lanjut entitas dengan penyetoran uang dan atau penyerahan aset baru sebesar 0,6 persen atau Rp194,53 miliar," ujar Isma dalam rapat paripurna DPR RI.

Seluruh temuan ini didapat dari 535 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari tiga LHP keuangan, 317 LHP kinerja, dan 215 LHP dengan tujuan tertentu.

Sementara, BPK juga menemukan masalah Program Kartu Prakerja setelah melakukan pemeriksaan prioritas nasional.

Menurut Isma, pemberian bantuan Program Kartu Prakerja kepada 119.494 peserta senilai Rp289,85 miliar di oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak tepat sasaran. Pasalnya, penerima adalah pekerja bergaji di atas Rp3,5 juta per bulan.

Kemudian, BPK juga menemukan masalah dalam distribusi vaksin covid-19.

Isma mengatakan sarana dan prasarana vaksin belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan yang sesuai kondisi terkini serta kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.