Sri Mulyani Minta PUPR Percepat Pembiayaan Syariah

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat skema pembiayaan syariah dalam mengerjakan proyek infrastruktur.

Ani, sapaan akrabnya, mengatakan kontribusi pembiayaan syariah dalam proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Kementerian PUPR sejak 2015 hingga Februari 2022 mencapai Rp10,62 triliun.

"Kita berharap PUPR yang sejak 2015 sampai 2022 memiliki Rp10,62 triliun berbagai pembiayaan syariah akan bisa diakselerasikan," ujarnya saat konferensi pers rapat pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Senin (30/5).

Ani menyebut Kementerian PUPR juga telah menyampaikan daftar pendek tiga proyek untuk menjadi opsi pilot project KPBU syariah di level pusat, dengan nilai proyek masing-masing Rp3,8 triliun, Rp883 miliar dan Rp770 miliar.

Lebih lanjut, ia mengatakan percepatan pembiayaan syariah pada Kementerian PUPR dapat meningkatkan reputasi Indonesia dalam mendesain skema pembiayaan secara Islam itu.

"Ini juga akan meningkatkan reputasi Indonesia di dalam mendesain skema pembiayaan syariah namun tetap bisa menjawab masalah-masalah pembangunan," ujarnya.

Hari ini, KNEKS menyelenggarakan rapat pleno kedua yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS di Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan. Dalam rapat ini, turut hadir pimpinan dari 26 kementerian/lembaga/instansi anggota dan non anggota KNEKS, serta pemimpin daerah provinsi di Indonesia.

Rapat pleno ini bertujuan memberikan laporan terkini sekaligus meminta arahan ketua harian atas pelaksanaan berbagai program kerja KNEKS, baik 13 program prioritas yang telah disepakati pada rapat pleno sebelumnya di 2021, maupun program kerja KNEKS lainnya.

[Gambas:Video CNN]