20 Persen Dana Desa Digeser untuk Hadapi Ancaman Krisis Pangan di RI

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan pemerintah sengaja mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 20 persen untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan di dalam negeri.

"Betul (alokasi dana 20 persen dari dana desa untuk mengantisipasi krisis pangan)," ungkap Abdul kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/6).

Jika dihitung, maka pemerintah menganggarkan Rp13,6 triliun untuk ketahanan pangan dari total dana desa yang mencapai Rp68 triliun pada 2022.

Menurutnya, pengamanan bahan pangan harus dimulai dari tingkat desa atau tempat para petani.

"Bahkan di level desa pun dilakukan antisipasi, agar desa-desa di Indonesia memiliki kemampuan menghadapi krisis pangan," kata dia.

Ia menyebutkan program ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemanfaatan dana desa. Bahkan, daerah diizinkan menggunakan sisa dana covid-19 untuk menambah anggaran ketahanan pangan.

"Jika dalam tiga bulan berturut-turut di suatu desa tidak ada kasus covid-19, maka pemerintah desa tersebut boleh mengalihkan sisa anggaran pandemi covid-19 itu untuk keperluan prioritas pembangunan desa lainnya termasuk ketahanan pangan," jelas Abdul.

Krisis pangan saat ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Hal ini lantaran setelah pandemi covid-19 mereda, daya beli masyarakat pun ikut pulih, namun tidak diiringi dengan peningkatan produksi yang selama pandemi turun drastis.

Ditambah lagi dengan ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina yang membuat harga pangan melonjak beberapa waktu terakhir.

"Perang yang membuat pusing semua negara ini akan memperdalam krisis perekonomian dan meningkatkan ketegangan politik dunia. Permasalahan ini menjadi tantangan banyak negara, termasuk juga Indonesia," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]