DPR Setuju Tambah Pagu Kementerian Investasi Jadi Rp1,88 T 2023

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui tambahan pagu anggaran Kementerian Investasi sebesar Rp1,24 triliun menjadi Rp1,88 triliun pada 2023. Tambahan anggaran akan digunakan untuk program dukungan manajemen dan program penanaman modal.

"Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp1.240.593.724.000 yang akan dialokasikan untuk mendanai program prioritas dalam meningkatkan investasi pada tahun 2023," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung dalam rapat kerja dengan Kementerian Investasi, Jumat (10/6).

Sebelumnya,  pagu indikatif Kementerian Investasi hanya Rp646,02 miliar pada 2023, turun 50,48 persen dari pagu anggaran 2022.

Bahlil Lahadalia mengatakan target investasi tahun ini mencapai Rp1.200 triliun. Namun, pagu indikatif 2023 menurun dari tahun sebelumnya.

"Ini yang membuat kami pusing pimpinan, beban kami disuruh naik tapi biaya kami dipangkas turun 50 persen. Jadi biaya kami ini saya enggak tahu lagi teori dari mana yang dipakai. Oleh karena itu pimpinan, kepada siapa lagi kami mengadu kalau bukan kepada mitra kerja Kementerian Investasi yaitu di Komisi VI," ujar Bahlil.

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Bahlil juga menjelaskan realisasi investasi pada triwulan pertama 2022 telah mencapai Rp282,4 triliun dari target tahun ini sebesar Rp1.200 triliun.

Total investasi Rp282,4 triliun terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 147,2 triliun atau 52,1 persen dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp135,2 triliun atau 47,9 persen.

Investasi tersebar di Pulau Jawa sebesar Rp133,7 triliun atau 47,3 persen dan di luar Pulau Jawa sebesar Rp148,7 persen atau Rp52,7 persen.

Negara-negara yang berinvestasi di Indonesia pada triwulan I 2022 didominasi oleh Singapura (US$3,6 miliar), Hongkong (US$1,5 miliar), Tiongkok (US$1,4 miliar), Jepang (US$0,8 miliar), dan Amerika Serikat (US$0,6 miliar).

[Gambas:Video CNN]