Anggota DPRD DKI Was-was Pendapatan Turun Karena PBB Rumah Gratis

CNN Indonesia
Selasa, 14 Jun 2022 06:55 WIB
Anggota DPRD DKI mengaku setuju jika kebijakan gratis PBB rumah ditujukan untuk masyarakat kelas bawah, bukan kelas menengah. Anggota DPRD DKI mengaku setuju jika kebijakan gratis PBB rumah ditujukan untuk masyarakat kelas bawah, bukan kelas menengah. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A).
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB-PPP Hasbiallah Ilyas mengaku khawatir pendapatan daerah turun karena kebijakan bebas pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu diperuntukkan bagi rumah warga yang memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.

Sebab, ia mengatakan pendapatan daerah DKI terbanyak berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan PBB. Jika Anies menggratiskan PBB, maka pendapatan akan turun.

"Pendapatan kita yang terbanyak itu DKI primadonanya PKB dan pajak tanah bangunan, primadona DKI kan ini. Kalau primadona ini dikurangi kan berarti berkurang, paling tidak Pemprov harus mencari lagi darimana pendapatan untuk pemasukan," ungkapnya, saat dihubungi, Senin (13/6).

Hasbiallah mengaku setuju jika kebijakan itu bertujuan untuk meringankan masyarakat ekonomi kecil. Namun, kebijakan itu justru juga menguntungkan masyarakat ekonomi menengah.

"Rp2 miliar itu berarti berapa banyak perumahan yang harganya 1,5 miliar, klaster-klaster itu mereka enggak bayar pajak. Padahal, pendapatan kita kan dari situ," katanya.

"Kita setuju untuk meringankan warga, tapi masyarakat kelas bawah ya, tapi kalau untuk menengah gak bisa dong," ucap dia menambahkan.

Ia pun mempertanyakan kajian dari kebijakan tersebut. Menurutnya, legislatif belum mendapat informasi soal kajian.

"Iya nanti akan kita pertanyakan, ini memang kebijakannya dari gubernur," terang dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menggratiskan tarif PBB bagi rumah warga ibu kota yang memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.

Insentif itu dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022

Dalam pertimbangannya, Anies menyebut kebijakan itu dikeluarkan demi mendorong pemulihan ekonomi di ibu kota dari tekanan pandemi.

[Gambas:Video CNN]



(yoa/bir)


[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER