Tak Jamin Masalah Perut Rakyat-Migor Kelar di Tangan Zulkifli Hasan
Dinda Audriene | CNN Indonesia
Kamis, 16 Jun 2022 06:54 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ekonom memandang keputusan Jokowi menunjuk Zulkifli Hasan jadi mendag baru tak menjamin bakal mengatasi masalah perut rakyat dan minyak goreng. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).
Jakarta, CNN Indonesia --
PresidenJokowi kembali merombak susunan Kabinet Indonesia Maju dengan mencopot Muhammad Lutfi sebagai menteri perdagangan. Sebagai gantinya, kepala negara menempatkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Perombakan dilakukan di tengah kemelut kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng yang sudah hampir setahun belakangan ini terjadi. Jokowi beralasan menunjuk Zulkifli karena sang politikus itu memiliki pengalaman dan rekam jejak panjang dalam urusan manajerial.
Hal itu katanya, sangat dibutuhkan untuk mengurus persoalan yang berkaitan dengan perut rakyat, seperti pangan, termasuk minyak goreng.
"Saya melihat betul dengan pengalaman dan track record yang panjang akan sangat bagus untuk menteri perdagangan karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat, memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja yang terjun ke lapangan untuk melihat langsung persoalan," ungkap Jokowi, Rabu (15/6).
Jokowi memang tak menyinggung secara spesifik masalah minyak goreng kepada Zulkifli. Namun, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bongkar pasang kabinet ini ada hubungannya dengan persoalan minyak goreng yang belum juga tuntas.
"Presiden cukup memahami persoalan yang ada, termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, urusan energi sehingga itulah yang menjadi prioritas, untuk itu kenapa kemudian ada penyegaran di dalam tubuh kabinet," jelas Pramono.
Kalau dilihat-lihat Zulkifli sebenarnya tak memiliki latar belakang di sektor perdagangan. Ia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi di Universitas Krisnadwipayana.
Lalu, ia mengambil program pasca sarjana di Sekolah Tinggi Manajemen PPM dan mendapatkan gelar Magister Manajemen pada 2003 lalu.
Zulkifli justru moncer di dunia politik. Setahun setelah mendapatkan gelar Magister Manajemen, ia langsung duduk manis sebagai anggota DPR periode 2004-2009.
Karir pria kelahiran Lampung 31 Agustus 1962 itu terus meroket. Ia pernah didapuk menjadi menteri kehutanan di masa pemerintahan kedua mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Zulkifli juga pernah menjadi ketua MPR periode 2014-2019. Terakhir, ia menjabat sebagai wakil ketua MPR.
Perjalanan karir politik Zulkifli bisa dibilang cemerlang. Tapi, apakah itu semua cukup menjadi modal untuk mengurus setumpuk persoalan minyak goreng di dalam negeri?
Sebelum resmi dilantik oleh Jokowi, Zulkifli mengaku telah berbicara dengan pengusaha CPO agar harga minyak goreng curah bisa dijual sesuai HET sebesar Rp14 ribu per liter atau setara Rp15.500 per kg sejak satu bulan lalu.
"Sebulan yang lalu saya diskusi dengan teman-teman pelaku usaha minyak sawit itu ada skala prioritas perintah presiden itu Rp14 ribu minyak curah diterima (oleh masyarakat)," ungkap Zulfikri.
Ia mengatakan ada beberapa cara agar masyarakat bisa membeli minyak goreng curah dengan harga Rp14 ribu per liter. Namun, politikus dari PAN itu enggan menjelaskan lebih rinci.
"Saya diskusi banyak dengan teman-teman, ada beberapa cara. Tapi tunggu, ada beberapa formula kalau dilaksanakan bisa cepat teratasi," ujar Zulkifli.
Melihat sepak terjang Zulkifli, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan politikus itu tak punya pengalaman profesional di sektor perdagangan.
Menurutnya, Zulkifli cuma punya modal kemampuan birokrasi untuk duduk sebagai menteri perdagangan dan mengurus masalah minyak goreng di dalam negeri. Dengan kemampuan itu, minimal, Zulkifli tahu harus mengeluarkan kebijakan strategis apa untuk menstabilkan harga minyak goreng.
Meski begitu, tetap saja ada yang kurang. Sebab, penyelesaiaan masalah minyak goreng juga membutuhkan hal-hal teknis. Oleh karena itu, potensi keberhasilan Zulkifli mengurus minyak goreng cuma 50:50. Artinya, 50 persen bisa gagal total alias gatot, atau 50 persen berhasil.
"Jadi potensi keberhasilannya 50:50 karena ada potensi berhasil, tapi ada potensi tidak berhasil. Pengalaman birokrasi bisa jadi modal untuk mengeluarkan kebijakan lebih strategis untuk menurunkan harga pangan di dalam negeri," ungkap Yusuf.
Ia berpendapat urusan teknis terkait perdagangan bisa dibantu oleh eselon satu alias para direktur jenderal (dirjen) terlebih dahulu untuk jangka pendek. Sementara, Zulkifli bertugas memberikan arahan kebijakan apa untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng.
"Modal memang hanya birokrasi, tapi kadang menjadi penting. Level teknis nanti bisa dikerjakan dirjen," terang Yusuf.
Walaupun punya modal yang cukup, Yusuf mengingatkan Zulkifli jangan asal mengeluarkan kebijakan yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Wacana penarikan minyak goreng curah contohnya.
Orang pertama yang melontarkan rencana itu adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Yusuf meminta Zulkifli tidak 'iya-iya' saja dengan wacana Luhut. Sebagai menteri teknis yang mengurus minyak goreng, Zulkifli harus berpikir secara komprehensif.
Kalau minyak goreng curah dihapus dari pasar, maka otomatis permintaan terhadap minyak goreng kemasan akan melonjak. Ketika permintaan naik, harga berpotensi semakin mahal.
Sekarang saja harga minyak goreng curah belum turun ke level HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kg.
Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga minyak goreng curah masih mahal sebesar Rp18.100 per kg pada 15 Juni 2022. Begitu juga dengan minyak goreng kemasan yang tembus Rp26 ribu per kg pada 15 Juni 2022.
"Kalau minyak goreng curah ditarik, permintaan akan banyak ke minyak goreng kemasan. Dalam konteks ekonomi jelas, ketika permintaan naik, harga naik," jelas Yusuf.
Memang, minyak goreng curah kurang sehat bagi masyarakat. Tapi, dampaknya akan besar jika bahan pangan itu ditarik dari pasar ketika harga minyak goreng belum stabil seperti sekarang.
Kalau pun mau menarik dari pasar, maka harga minyak goreng harus stabil atau sesuai dengan daya beli masyarakat terlebih dahulu.
"Jadi mau Pak Luhut yang ngomong atau menteri lain, perlu dilihat lagi karena ada dampaknya (kalau minyak goreng curah dihapus dari pasar). Selain harga naik, ada potensi muncul minyak goreng oplosan. Ini perlu diperhatikan," ungkap Yusuf.
Selain itu, Yusuf mengatakan Zulkifli juga harus mengecek ulang kebijakan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) beserta turunannya. Politikus itu harus menghitung ulang kebutuhan domestik agar harga minyak goreng bisa turun.
"Perlu petakan lagi berapa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk di dalam negeri. Ketika kebutuhan di dalam negeri terpenuhi, baru sisanya ekspor," ujar Yusuf.
Di sisi lain, Ekonom Indef Rusli Abdullah mengatakan pergantian pemain di Kementerian Perdagangan tak menjamin persoalan minyak goreng bisa beres. Masalah bisa selesai jika implementasi kebijakan di lapangan berjalan optimal.
"Pergantian menteri perdagangan tidak menjadi jaminan selesainya masalah minyak goreng selama permasalahan utamanya tidak diselesaikan. Permasalahan utama adalah eksekusi kebijakan di lapangan," ungkap Rusli.
Kendati begitu, ia menilai kemampuan birokrasi merupakan modal yang cukup bagi Zulkifli untuk duduk di kursi menteri perdagangan dan menyelesaikan masalah minyak goreng.
"(Birokrasi) ini modal utama. Nanti dirjen di level teknis. Menteri mengelola kepentingan antar pemerintah-pengusaha dan konsumen atau rakyat," jelas Rusli.
Tapi, bukan berarti Zulkifli bisa santai-santai. Rusli mengingatkan Zulkifli tak mengubah-ubah kebijakan minyak goreng yang sudah berlaku saat ini.
Sebab, pemerintah sudah beberapa kali mengubah kebijakan terkait minyak goreng sejak awal tahun ini. Sebagai contoh, pemerintah semula memberlakukan HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14 ribu per liter.
Namun, pemerintah mencabut aturan itu dan melepas harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar.
Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. Namun, HET minyak goreng curah naik dari Rp11.500 per liter menjadi Rp14 ribu per liter atau setara Rp15.500 per kg.
Tak lama kemudian, Jokowi membuat kebijakan baru dengan melarang ekspor CPO dan turunannya pada 28 April 2022. Hal ini karena harga minyak goreng di dalam negeri tak kunjung turun.
Namun, aturan itu hanya berlaku kurang dari sebulan. Jokowi kembali membuka keran ekspor CPO dan turunannya mulai 22 Mei 2022 lalu.
Sekarang, muncul wacana pemerintah akan menghapus minyak goreng curah di pasar. Perubahan kebijakan dalam waktu singkat ini membuat persoalan minyak goreng tak beres-beres.
Maka dari itu, Rusli mengatakan Zulkifli harus bekerja ekstra dalam mengurus persoalan minyak goreng. Namun, ia enggan berspekulasi apakah Zulkifli akan berhasil menyelesaikan kemelut tersebut.
PresidenJokowi kembali merombak susunan Kabinet Indonesia Maju dengan mencopot Muhammad Lutfi sebagai menteri perdagangan. Sebagai gantinya, kepala negara menempatkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Perombakan dilakukan di tengah kemelut kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng yang sudah hampir setahun belakangan ini terjadi. Jokowi beralasan menunjuk Zulkifli karena sang politikus itu memiliki pengalaman dan rekam jejak panjang dalam urusan manajerial.
Hal itu katanya, sangat dibutuhkan untuk mengurus persoalan yang berkaitan dengan perut rakyat, seperti pangan, termasuk minyak goreng.
"Saya melihat betul dengan pengalaman dan track record yang panjang akan sangat bagus untuk menteri perdagangan karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat, memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja yang terjun ke lapangan untuk melihat langsung persoalan," ungkap Jokowi, Rabu (15/6).
Jokowi memang tak menyinggung secara spesifik masalah minyak goreng kepada Zulkifli. Namun, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bongkar pasang kabinet ini ada hubungannya dengan persoalan minyak goreng yang belum juga tuntas.
"Presiden cukup memahami persoalan yang ada, termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, urusan energi sehingga itulah yang menjadi prioritas, untuk itu kenapa kemudian ada penyegaran di dalam tubuh kabinet," jelas Pramono.
Kalau dilihat-lihat Zulkifli sebenarnya tak memiliki latar belakang di sektor perdagangan. Ia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi di Universitas Krisnadwipayana.
Lalu, ia mengambil program pasca sarjana di Sekolah Tinggi Manajemen PPM dan mendapatkan gelar Magister Manajemen pada 2003 lalu.
Zulkifli justru moncer di dunia politik. Setahun setelah mendapatkan gelar Magister Manajemen, ia langsung duduk manis sebagai anggota DPR periode 2004-2009.
Karir pria kelahiran Lampung 31 Agustus 1962 itu terus meroket. Ia pernah didapuk menjadi menteri kehutanan di masa pemerintahan kedua mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Zulkifli juga pernah menjadi ketua MPR periode 2014-2019. Terakhir, ia menjabat sebagai wakil ketua MPR.
Perjalanan karir politik Zulkifli bisa dibilang cemerlang. Tapi, apakah itu semua cukup menjadi modal untuk mengurus setumpuk persoalan minyak goreng di dalam negeri?
Sebelum resmi dilantik oleh Jokowi, Zulkifli mengaku telah berbicara dengan pengusaha CPO agar harga minyak goreng curah bisa dijual sesuai HET sebesar Rp14 ribu per liter atau setara Rp15.500 per kg sejak satu bulan lalu.
"Sebulan yang lalu saya diskusi dengan teman-teman pelaku usaha minyak sawit itu ada skala prioritas perintah presiden itu Rp14 ribu minyak curah diterima (oleh masyarakat)," ungkap Zulfikri.
Ia mengatakan ada beberapa cara agar masyarakat bisa membeli minyak goreng curah dengan harga Rp14 ribu per liter. Namun, politikus dari PAN itu enggan menjelaskan lebih rinci.
"Saya diskusi banyak dengan teman-teman, ada beberapa cara. Tapi tunggu, ada beberapa formula kalau dilaksanakan bisa cepat teratasi," ujar Zulkifli.
Melihat sepak terjang Zulkifli, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan politikus itu tak punya pengalaman profesional di sektor perdagangan.
Menurutnya, Zulkifli cuma punya modal kemampuan birokrasi untuk duduk sebagai menteri perdagangan dan mengurus masalah minyak goreng di dalam negeri. Dengan kemampuan itu, minimal, Zulkifli tahu harus mengeluarkan kebijakan strategis apa untuk menstabilkan harga minyak goreng.
Meski begitu, tetap saja ada yang kurang. Sebab, penyelesaiaan masalah minyak goreng juga membutuhkan hal-hal teknis. Oleh karena itu, potensi keberhasilan Zulkifli mengurus minyak goreng cuma 50:50. Artinya, 50 persen bisa gagal total alias gatot, atau 50 persen berhasil.
"Jadi potensi keberhasilannya 50:50 karena ada potensi berhasil, tapi ada potensi tidak berhasil. Pengalaman birokrasi bisa jadi modal untuk mengeluarkan kebijakan lebih strategis untuk menurunkan harga pangan di dalam negeri," ungkap Yusuf.
Ia berpendapat urusan teknis terkait perdagangan bisa dibantu oleh eselon satu alias para direktur jenderal (dirjen) terlebih dahulu untuk jangka pendek. Sementara, Zulkifli bertugas memberikan arahan kebijakan apa untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng.
"Modal memang hanya birokrasi, tapi kadang menjadi penting. Level teknis nanti bisa dikerjakan dirjen," terang Yusuf.
Walaupun punya modal yang cukup, Yusuf mengingatkan Zulkifli jangan asal mengeluarkan kebijakan yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Wacana penarikan minyak goreng curah contohnya.
Orang pertama yang melontarkan rencana itu adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Yusuf meminta Zulkifli tidak 'iya-iya' saja dengan wacana Luhut. Sebagai menteri teknis yang mengurus minyak goreng, Zulkifli harus berpikir secara komprehensif.
Kalau minyak goreng curah dihapus dari pasar, maka otomatis permintaan terhadap minyak goreng kemasan akan melonjak. Ketika permintaan naik, harga berpotensi semakin mahal.
Sekarang saja harga minyak goreng curah belum turun ke level HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kg.
Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga minyak goreng curah masih mahal sebesar Rp18.100 per kg pada 15 Juni 2022. Begitu juga dengan minyak goreng kemasan yang tembus Rp26 ribu per kg pada 15 Juni 2022.
"Kalau minyak goreng curah ditarik, permintaan akan banyak ke minyak goreng kemasan. Dalam konteks ekonomi jelas, ketika permintaan naik, harga naik," jelas Yusuf.
Memang, minyak goreng curah kurang sehat bagi masyarakat. Tapi, dampaknya akan besar jika bahan pangan itu ditarik dari pasar ketika harga minyak goreng belum stabil seperti sekarang.
Kalau pun mau menarik dari pasar, maka harga minyak goreng harus stabil atau sesuai dengan daya beli masyarakat terlebih dahulu.
"Jadi mau Pak Luhut yang ngomong atau menteri lain, perlu dilihat lagi karena ada dampaknya (kalau minyak goreng curah dihapus dari pasar). Selain harga naik, ada potensi muncul minyak goreng oplosan. Ini perlu diperhatikan," ungkap Yusuf.
Selain itu, Yusuf mengatakan Zulkifli juga harus mengecek ulang kebijakan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) beserta turunannya. Politikus itu harus menghitung ulang kebutuhan domestik agar harga minyak goreng bisa turun.
"Perlu petakan lagi berapa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk di dalam negeri. Ketika kebutuhan di dalam negeri terpenuhi, baru sisanya ekspor," ujar Yusuf.
Punya Kemampuan Birokrasi
Ekonom memandang keputusan Jokowi menunjuk Zulkifli Hasan jadi mendag baru tak menjamin bakal mengatasi masalah perut rakyat dan minyak goreng. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Di sisi lain, Ekonom Indef Rusli Abdullah mengatakan pergantian pemain di Kementerian Perdagangan tak menjamin persoalan minyak goreng bisa beres. Masalah bisa selesai jika implementasi kebijakan di lapangan berjalan optimal.
"Pergantian menteri perdagangan tidak menjadi jaminan selesainya masalah minyak goreng selama permasalahan utamanya tidak diselesaikan. Permasalahan utama adalah eksekusi kebijakan di lapangan," ungkap Rusli.
Kendati begitu, ia menilai kemampuan birokrasi merupakan modal yang cukup bagi Zulkifli untuk duduk di kursi menteri perdagangan dan menyelesaikan masalah minyak goreng.
"(Birokrasi) ini modal utama. Nanti dirjen di level teknis. Menteri mengelola kepentingan antar pemerintah-pengusaha dan konsumen atau rakyat," jelas Rusli.
Tapi, bukan berarti Zulkifli bisa santai-santai. Rusli mengingatkan Zulkifli tak mengubah-ubah kebijakan minyak goreng yang sudah berlaku saat ini.
Sebab, pemerintah sudah beberapa kali mengubah kebijakan terkait minyak goreng sejak awal tahun ini. Sebagai contoh, pemerintah semula memberlakukan HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14 ribu per liter.
Namun, pemerintah mencabut aturan itu dan melepas harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar.
Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. Namun, HET minyak goreng curah naik dari Rp11.500 per liter menjadi Rp14 ribu per liter atau setara Rp15.500 per kg.
Tak lama kemudian, Jokowi membuat kebijakan baru dengan melarang ekspor CPO dan turunannya pada 28 April 2022. Hal ini karena harga minyak goreng di dalam negeri tak kunjung turun.
Namun, aturan itu hanya berlaku kurang dari sebulan. Jokowi kembali membuka keran ekspor CPO dan turunannya mulai 22 Mei 2022 lalu.
Sekarang, muncul wacana pemerintah akan menghapus minyak goreng curah di pasar. Perubahan kebijakan dalam waktu singkat ini membuat persoalan minyak goreng tak beres-beres.
Maka dari itu, Rusli mengatakan Zulkifli harus bekerja ekstra dalam mengurus persoalan minyak goreng. Namun, ia enggan berspekulasi apakah Zulkifli akan berhasil menyelesaikan kemelut tersebut.
