ANALISIS

Tak Jamin Masalah Perut Rakyat-Migor Kelar di Tangan Zulkifli Hasan

Dinda Audriene | CNN Indonesia
Kamis, 16 Jun 2022 06:54 WIB
Ekonom memandang keputusan Jokowi menunjuk Zulkifli Hasan jadi mendag baru tak menjamin bakal mengatasi masalah perut rakyat dan minyak goreng. Ini alasannya.
Ekonom memandang keputusan Jokowi menunjuk Zulkifli Hasan jadi mendag baru tak menjamin bakal mengatasi masalah perut rakyat dan minyak goreng. (CNN Indonesia/Safir Makki).

Di sisi lain, Ekonom Indef Rusli Abdullah mengatakan pergantian pemain di Kementerian Perdagangan tak menjamin persoalan minyak goreng bisa beres. Masalah bisa selesai jika implementasi kebijakan di lapangan berjalan optimal.

"Pergantian menteri perdagangan tidak menjadi jaminan selesainya masalah minyak goreng selama permasalahan utamanya tidak diselesaikan. Permasalahan utama adalah eksekusi kebijakan di lapangan," ungkap Rusli.

Kendati begitu, ia menilai kemampuan birokrasi merupakan modal yang cukup bagi Zulkifli untuk duduk di kursi menteri perdagangan dan menyelesaikan masalah minyak goreng.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Birokrasi) ini modal utama. Nanti dirjen di level teknis. Menteri mengelola kepentingan antar pemerintah-pengusaha dan konsumen atau rakyat," jelas Rusli.

Tapi, bukan berarti Zulkifli bisa santai-santai. Rusli mengingatkan Zulkifli tak mengubah-ubah kebijakan minyak goreng yang sudah berlaku saat ini.

Sebab, pemerintah sudah beberapa kali mengubah kebijakan terkait minyak goreng sejak awal tahun ini. Sebagai contoh, pemerintah semula memberlakukan HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14 ribu per liter.

Namun, pemerintah mencabut aturan itu dan melepas harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar.

Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. Namun, HET minyak goreng curah naik dari Rp11.500 per liter menjadi Rp14 ribu per liter atau setara Rp15.500 per kg.

Tak lama kemudian, Jokowi membuat kebijakan baru dengan melarang ekspor CPO dan turunannya pada 28 April 2022. Hal ini karena harga minyak goreng di dalam negeri tak kunjung turun.

Namun, aturan itu hanya berlaku kurang dari sebulan. Jokowi kembali membuka keran ekspor CPO dan turunannya mulai 22 Mei 2022 lalu.

Sekarang, muncul wacana pemerintah akan menghapus minyak goreng curah di pasar. Perubahan kebijakan dalam waktu singkat ini membuat persoalan minyak goreng tak beres-beres.

Maka dari itu, Rusli mengatakan Zulkifli harus bekerja ekstra dalam mengurus persoalan minyak goreng. Namun, ia enggan berspekulasi apakah Zulkifli akan berhasil menyelesaikan kemelut tersebut.

"Waktu yang akan menjawab," tutup Rusli.

(agt)

HALAMAN:
1 2
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER