Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkit soal besarnya anggaran subsidi untuk energi. Bahkan, dana tersebut bisa digunakan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN).
Jokowi mengungkapkan anggaran subsidi energi tahun ini membengkak menjadi Rp502 triliun. Sementara, kebutuhan anggaran untuk IKN hanya Rp466 triliun dari APBN.
"Kita harus ingat subsidi kita besar sekali, bisa dipakai untuk membangun Ibu Kota karena angkanya sudah Rp502 triliun," ungkapnya dalam Rakernas II PDIP, Selasa (21/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, subsidi energi yang membengkak ini harus dilakukan untuk melindungi rakyat. Sebab, pemerintah tidak bisa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) terutama jenis Pertalite, LPG 3Kg hingga listrik.
Kondisi inilah yang dinilai harus diketahui oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan APBN sebagai bantalan untuk tidak membebani masyarakat dengan kenaikan harga energi.
"Ini enggak mungkin enggak kita subsidi, akan ramai kita juga. Hitung-hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi. Jadi ini yang rakyat harus diberitahu bahwa ada kondisi global yang sangat berat," jelasnya.
Langkah subsidi yang dilakukan pemerintah di tengah kenaikan harga energi dunia ini dijelaskan tercermin dari harga BBM, khususnya harga Pertalite di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga.
"Harga bensin, BBM di Indonesia, Pertalite Rp7.650 per liter, Pertamax Rp12.500 per liter sampai Rp13 ribu per liter. Coba kita lihat (negara) dekat saja. Singapura harga bensin sudah Rp31 ribu per liter, di Jerman harga bensin sudah sama Rp31 ribu per liter, di Thailand Rp20 ribu per liter, kita masih Rp7.650 per liter," ungkapnya.
Namun, hal ini dinilai tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang. Pasalnya, keuangan negara lama-lama juga bisa ambruk.
"Ini semua yang harus kita mengerti. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini," pungkasnya.