Utang Ratusan Triliun, Menkeu Laos Buka Suara soal Ancaman Gagal Bayar

Laos menghadapi ancaman gagal bayar karena utang yang menumpuk. Tercatat, total pembayaran utang dan bunga bengkak dari US$1,2 miliar atau sekitar Rp17,76 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS) pada 2018 menjadi US$1,4 miliar atau sekitar Rp20,72 triliun tahun ini.

Berdasarkan data Bank Dunia, total utang publik Laos mencapai 88 persen dari PDB Laos yang berkisar US$20 miliar (Rp296 triliun) pada 2021. Sekitar US$14,5 miliar (Rp214,6 triliun) merupakan utang luar negeri.

Mengutip The Star, Kamis (23/6), Menteri Keuangan Laos Bounchom Ubonpaseuth mengungkapkan utang negara terus membengkak untuk membiayai pembangunan negara berpenduduk 7,5 juta orang itu. Namun, ia memastikan negara tidak akan gagal bayar.

"Utang banyak terakumulasi menyusul pinjaman besar-besaran untuk pembangunan nasional periode 2010 dan 2016," ujar Ubonpaseut saat berbicara di depan Majelis Nasional pada awal pekan ini.

Pada 2010 lalu, lanjut Ubonpaseuth, pembayaran bunga plus utang luar negeri Laos hanya US$160 juta yang bisa dibayar dari penerimaan domestik.

"Selama 47 tahun terakhir, Laos telah meminjam sekitar US$5 miliar untuk investasi pada infrastruktur dan sekitar US$4 miliar investasi pada produk komersial untuk tujuan ekspor. Pinjaman ini diperlukan untuk perkembangan negara kita selama beberapa tahun terakhir," ujarnya.

Ekonomi Laos memang menghadapi krisis selama beberapa waktu terakhir. Hal itu terlihat dari antrean kendaraan di SPBU di Ibu Kota Vientines dan kenaikan sejumlah harga pangan.

Kondisi ekonomi Laos memicu kemarahan publik terhadap pemerintah Laos. Kemarahan itu disalurkan warganet lewat komentar pada artikel berjudul "Ekonomi Laos Kollaps" yang diunggah oleh laman Facebook Radio Free Asia bulan ini.

"Jika pemerintah tidak mampu mengelola ekonomi, keluar saja!" ujar satu dari 1.100 komentar pada artikel tersebut seperti dikutip dari Asia Nikkei.