Kadin Sebut Ternak Kena PMK di Lapangan Lebih Besar dari Laporan Resmi

Wakil Ketua Komisi Tetap Bidang Peternakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yudi Guntara Noor mengatakan realisasi hewan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK) jauh lebih banyak dibandingkan dengan data di laman siagapmk.id.

"Bicara PMK dengan pengumpulan data surveilans di lapangan, mohon maaf saya melihat ini puncak gunung es. Melihat data yang paling kecil saja di koperasi persusuan, datanya dua minggu lalu kami bandingkan itu korbannya jauh lebih besar dari pada data nasional," kata Yudi, mengutip Antara, Jumat (1/7).

Yudi menyebutkan dari data gabungan koperasi susu Indonesia (GKSI) per 22 Juni, kematian sapi akibat PMK di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebanyak 1.601 ekor, dan sapi yang dipotong paksa sebanyak 2.852 ekor.

Sementara itu, data dari Kementerian Pertanian per 22 Juni menunjukkan 2.460 ekor ternak dipotong paksa dan 1.499 ekor mati akibat PMK secara nasional di seluruh Indonesia.

Menurutnya, perbedaan data di lapangan dengan yang dilaporkan secara resmi oleh pemerintah dikarenakan tidak seluruhnya hewan ternak yang sakit akibat PMK dilaporkan kepada dinas peternakan daerah oleh para peternak atau pemilik ternak.

"Ini menandakan bahwa mayoritas peternak atau pemilik ternak tidak melakukan pelaporan atas kondisi PMK," kata Yudi.

Dia menjelaskan alasan peternak tidak melaporkan ternaknya yang sakit diduga PMK karena alasan sosial ekonomi.

Menurut Yudi, peternak masih tetap memotong dan menjual ternaknya yang terindikasi PMK dengan gejala ringan. Hal itu dikarenakan peternak tidak ingin mengalami kerugian akibat wabah tersebut.

Ia menambahkan hal itu membuat penyebaran PMK begitu cepat di Indonesia.

"Tetap dipotong di mana-mana, tetap dijual di mana-mana, lalu lintas ke mana-mana, peternak pun jalan-jalan ke mana-mana, jadi akhirnya seperti hari ini, menyebar cukup cepat," katanya.

Alasan lain peternak tidak melaporkan ternaknya ke pemerintah daerah, karena kebijakan birokrasi dan regulasi yang belum jelas. Terutama belum ada kejelasan mekanisme ganti rugi apabila ada ternak yang mati.

Yudi membandingkan dengan negara lain yang pemerintahnya membeli hewan ternak yang sakit akibat PMK, dan langsung dimusnahkan atau potong bersyarat agar tidak terjadi penyebaran.

Hal itu dilakukan untuk mencegah kerugian bagi para peternak.

"Saya tidak menyalahkan peternak, yang kita salahkan adalah kondisi di lapangan yang memang tidak mampu memberikan perlindungan," katanya.

[Gambas:Video CNN]