Rupiah Digital BI Bisa Buat Beli Obligasi

Bank Indonesia (BI) sedang merancang mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) agar bisa digunakan untuk membeli surat berharga seperti obligasi.

"Kami perlu mengeksplorasi bagaimana kami dapat memanfaatkan kemampuan program CBDC untuk memfasilitasi transfer uang tunai dan (pembelian) surat berharga," ungkap Deputi Gubernur BI Juda Agung dalam High Level Remarks: G20 Techsprint Central Bank Digital Currency Midpoint Event di Bali, Selasa (12/7).

Juda menjelaskan pihaknya juga berencana menjadikan rupiah digital sebagai opsi alternatif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital.

"Kami perlu mengeksplorasi bagaimana mengaktifkan CBDC menyediakan jalur alternatif bagi masyarakat unbanked untuk membuka transaksional akun," papar Juda.

Saat ini, BI juga sedang memutar otak untuk dalam mendesain agar mata uang digital nantinya dapat diimplementasikan di perkotaan dan perdesaan dan mengintegrasikan dengan CBDC yang diterbitkan bank sentral lain.

"Kami perlu menggali lebih tentang bagaimana kami dapat mengaktifkan konektivitas dengan CBD lain dan dengan pembayaran domestik yang ada seperti RTGS, sistem kliring, ATM, dan kartu debit," jelas Juda.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Doni P Joewono mengatakan pihaknya akan merilis buku panduan atau white paper terkait pengembangan digital rupiah pada akhir 2022.

Doni menjelaskan buku panduan itu berisi beberapa hal, seperti desain atau konsep digital rupiah.

"Berbagai bank sentral berhati-hati dan terus mempelajari kemungkinan dampak dari CBDC tersebut, termasuk Indonesia. BI terus mendalami CBDC dan akhir tahun ini berada pada tahap untuk mengeluarkan white paper pengembangan digital rupiah," ujar Doni.

Ia memaparkan terdapat enam tujuan dalam menerbitkan rupiah digital. Pertama, menyediakan alat pembayaran digital yang bebas risiko. Kedua, memitigasi risiko non sovereign digital currency. Ketiga, memperluas efisiensi dan tahapan sistem pembayaran termasuk cross border.

Keempat, memperluas dan mempercepat inklusi keuangan. Kelima, menyediakan instrumen kebijakan moneter baru. Keenam, memfasilitasi distribusi subsidi fiskal.

[Gambas:Video CNN]