Sri Mulyani Sebut Milenial Sulit Beli Rumah, Apa Peran Pemerintah?

tim | CNN Indonesia
Kamis, 14 Jul 2022 15:42 WIB
Pemerintah sudah mengeluarkan 5 kebijakan demi membantu masyarakat punya rumah. Berikut rinciannya. Masyarakat Indonesia terancam tidak bisa membeli rumah karena harga yang tidak sebanding dengan pendapatannya. (CNN Indonesia/Thohirin).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan generasi milenial makin sulit punya rumah karena kenaikan harga rumah yang tidak sebanding dengan pendapatan.

"Generasi muda ini kemudian akan berumah tangga, kemudian mereka membutuhkan rumah. Tapi mereka cannot afford untuk mendapatkan rumah. Mereka butuh, tapi cannot afford karena purchasing power mereka dibandingkan harga rumahnya, lebih tinggi," ujarnya pekan lalu dalam acara Securitization Summit 2022 yang dikutip, Rabu (13/7).

Kondisi ini membuat pemerintah melakukan pelbagai upaya agar masyarakat Indonesia, terutama generasi muda bisa memiliki rumah. Mulai dari mengajak seluruh pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat kerangka kebijakan untuk membangun ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia.

Tak hanya itu, ada beberapa kebijakan lain yang juga dilakukan pemerintah, yaitu:

1. Program Satu Juta Rumah

Demi membantu masyarakat memiliki hunian, pemerintah melancarkan Program Sejuta RUmah. Program ini dilaksanakan Kementerian PUPR. Dalam hal ini, Kementerian PUPR menyediakan bantuan rumah layak huni serta prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berdasarkan data Kementerian PUPR, hingga 31 Desember 2021, capain program sejuta rumah tercatat 1.105.707 unit. Capaian itu terdiri dari 826.500 unit MBR dan 279.207 unit non MBR.

Dalam mewujudkan program ini, Kementerian PUPR bekerja sama dengan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) hingga perbankan.

2. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

FLPP adalah skema pembiayaan KPR yang diberikan pemerintah kepada MBR bekerja sama dengan perbankan di tanah air.

Untuk melaksanakan program ini, Menkeu Sri Mulyani bahkan mengalokasikan subsidi sebesar Rp19,1 triliun untuk membiayai pembangunan perumahan lewat FLPP pada 2022. Anggaran tersebut akan memfasilitasi pembiayaan 200 ribu unit rumah sepanjang tahun ini.

"FLPP kita di tahun ini menargetkan 200 ribu unit rumah yang diberikan subsidi alokasi mencapai Rp19,1 triliun," jelasnya.

Menurutnya, selama kurun waktu 2010 hingga semester I 2022, pemerintah melalui APBN sudah menggelontorkan total dana Rp85,7 triliun untuk subsidi hunian hingga 1.038.538 unit.

3. Program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)

Ini adalah skema subsidi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemenuhan sebagian/ seluruh uang muka perolehan rumah.

4. Program Kredit Kepemilikan Rumah Subsidi Selisih Bunga (KPR SSB)

KPR SSB adalah Kredit kepemilikan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana secara konvensional.

Perbankan yang menjalankan program ini biasanya yang ditunjuk oleh pemerintah. Dengan adanya program KPR SSB maka masyarakat bisa mendapat pengurangan suku bunga melalui Subsidi Bunga Kredit Perumahan.

5. Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Program ini adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada MBR yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka untuk perolehan Rumah.

Dilansir dari laman resmi Kementerian PUPR, BP2BT hanya diberikan satu kali untuk pembayaran uang muka atas pembelian rumah para MBR.

[Gambas:Video CNN]

(idy/dzu)


[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER