PLN Akan Pensiunkan PLTU Berkapasitas Total 19 GW Hingga 2045

PT PLN (Persero) siap memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas total 19 GW hingga 2045. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung penurunan emisi global dan mencapai carbon neutral di 2060.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan setelah memensiunkan PLTU tersebut, pihaknya akan teknologi CCUS (carbon capture storage) pada PLTU yang masih akan beroperasi.

"Untuk menjalankan rencana ini tentu kami butuh dukungan semua pihak. Karena rencana ini membutuhkan dana yang tidak sedikit," ujar Darmawan seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (14/7).

Di sisi lain, pemerintah pun mendukung rencana PLN tersebut. Sebagai bentuk dukungan ke PLN, pemerintah telah merancang mekanisme transisi energi atau Energy Transition Mechanism (ETM).

ETM merupakan suatu bentuk skema pembiayaan campuran (blended finance) untuk mempercepat pensiun dini PLTU serta membuka investasi untuk energi bersih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan skema pembiayaan ETM bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur energi dan mengakselerasi transisi energi bersih menuju Net Zero Emission (NZE) 2060 dengan adil dan terjangkau.

Bendahara negara itu menegaskan bahwa proyek transisi energi sudah tidak terhindarkan lagi mengingat perubahan iklim telah menjadi ancaman serius dunia. Namun transisi ini, selain untuk menjamin masa depan, juga harus menjaga perekonomian nasional serta daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh anggota G20 untuk memberikan komitmen dan inisiatifnya dalam pembiayaan transisi energi melalui ETM.

"Inilah yang kami sebut sebagai blended finance sebagai komitmen dan determinasi bersama untuk membiayai transisi energi yang adil dan terjangkau," jelas Sri Mulyani.

Ia pun mengingatkan sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, transisi energi berdampak besar bagi Indonesia. Terutama dalam upaya PLN memensiunkan dini pembangkit berbasis batu bara.

Di sisi lain, bergantung sepenuhnya pada pembangkit berbasis EBT juga cukup mahal dan berisiko. Padahal PLN mesti memastikan bisa menyediakan suplai listrik yang andal dan terjangkau untuk masyarakat.

"Upaya kami dalam mengurangi karbon emisi berperan penting dalam penurunan emisi global. Untuk itu kami dari pemerintah juga akan membuat kerangka kebijakan yang memastikan proses ini kredibel dan menguntungkan semua pihak," tegas Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNN]