Nelayan Minta Kemudahan Beli BBM Bersubsidi

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta agar para nelayan di pelbagai daerah dipermudah untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Ketua Umum KNTI Riza Damanik mengatakan selama ini para nelayan masih sulit untuk mengakses BBM bersubsidi itu.

"Kepada pemangku kepentingan, kami berharap untuk mendapatkan akses BBM yang murah karena 60 persen biaya melaut itu adalah untuk membeli bahan bakar minyak," kata Riza mengutip Antara, Selasa (19/7).

Dalam hal ini ia mengatakan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi berakibat pada usaha dalam menangkap ikan. Ini karena biaya melaut sebagian besar untuk membeli BBM.

Selain masalah BBM, kendala lain yang dihadapi para nelayan yaitu pengkaplingan laut yang mengakibatkan nelayan tradisional merasa kesulitan saat melaut.

"Masih ada permasalahan terkait dengan lokasi-lokasi atau ruang-ruang pengkaplingan, masih ada soal-soal terkait dengan akses pembiayaan dan seterusnya. Tapi kita tidak akan pernah surut untuk bisa memastikan semua instrumen negara bekerja dengan baik berkolaborasi dengan baik sehingga nantinya nelayan Indonesia makin sejahtera," katanya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyerukan percepatan proses pengurusan dan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) bagi nelayan kecil agar memudahkan mereka mengakses kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).

Dalam Rapat Koordinasi Kantor Staf Presiden dengan Kementerian/Lembaga di Batam pekan kemarin, Moeldoko menyoroti hasil survei koalisi KUSUKA 2020 yang menyebutkan bahwa 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM bersubsidi dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi.

"Selain surat rekomendasi, nelayan harus menyertakan lampiran-lampiran seperti KTP atau kartu tani, surat keterangan usaha atau surat keterangan peralatan yang digunakan. Ini yang dinilai menyulitkan," kata Moeldoko.

Isu penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan kecil menjadi salah satu topik pembahasan rakor KSP dan K/L tersebut sebagai upaya menindaklanjuti amanat Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas 17 April 2020 yang meminta percepatan pemenuhan akses BBM bersubisi untuk nelayan kecil.

Karena itu, Moeldoko menegaskan bahwa KSP mendorong kementerian/lembaga agar mempercepat pengurusan dan penerbitan KUSUKA. Sebab, KUSUKA telah mencakup data-data nelayan yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi.

[Gambas:Video CNN]