Sri Mulyani Respons Seruan Boikot Bayar Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons seruan tak usah bayar pajak yang sempat ramai beberapa waktu lalu.

Menurutnya ajakan tersebut termasuk dalam sikap tak mencintai Indonesia. Sebab, pajak adalah instrumen yang digunakan untuk memperbaiki tanah air.

"Indonesia negara kita sendiri dan pajak mengurusinya. Hashtag nggak bayar pajak, berarti nggak ingin lihat Indonesia bagus," ujarnya dalam Puncak Perayaan Hari Pajak, Selasa (19/7).

Bendahara negara ini menekankan uang pajak berasal dari masyarakat dan akan kembali lagi pada masyarakat. Ini bisa dirasakan melalui pendidikan, layanan kesehatan, fasilitas infrastruktur seperti jalan umum dan tol yang dibangun pemerintah.

Bahkan selama pandemi covid-19 dan saat ini terjadi kenaikan harga energi, uang pajak menjadi bantalan untuk meredam tekanan tersebut. Uang pajak digunakan untuk membiayai masyarakat saat terkena covid-19, sehingga tak perlu bayar.

Kemudian, saat ini uang pajak digunakan untuk meredam kenaikan harga minyak dunia, sehingga tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti pertalite dan solar.

"Pajak juga yang anda nikmati, minum teh dan nasi goreng dimasaknya pakai LPG. LPG 3kg itu subsidi dari pajak, subsidi listrik, jalan raya juga dibangun dari pajak," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat tak perlu menghiraukan seruan tersebut. Sebab, mencintai Indonesia memang penuh perjuangan dan perlu banyak kerja keras.

"Rasanya masyarakat yang counter itu, karena merasa memiliki Indonesia," pungkasnya.

Ajakan boikot bayar pajak beberapa waktu lalu sempat ramai. Ajakan bahkan salah satunya digemakan oleh Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono saat Pilpres 2019 lalu.

Ajakan ia gaungkan terkait tudingan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2019. Karena tudingan itu ia menyerukan kepada pendukung paslon 02 dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak.

Menurut dia, hal itu sebagai bentuk penolakan pengakuan terhadap hasil resmi pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tolak bayar pajak kepada Pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui Pemerintahan hasil Pilpres 2019," ujarnya kala itu.