Jakarta, CNN Indonesia -- Dunia tengah dalam bayang-bayang krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang belum usai, lalu ditambah perang Rusia dan Ukraina.
Perang Rusia dan Ukraina menyebabkan krisis energi, pangan dan keuangan. Kondisi ini mengakibatkan lonjakan harga-harga komoditas di pasar dunia.
Lonjakan harga energi dan pangan di tingkat global tersebut makin nyata tercermin dari perlambatan ekonomi dan kenaikan inflasi di banyak negara baik maju maupun berkembang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun pernah mengungkapkan bahwa ada 60 negara yang terancam ambruk ekonominya akibat situasi saat ini. Kondisi yang jika semakin diketahui, makin mengerikan.
"Beberapa krisis pernah kita alami, tetapi ini bertubi-tubi krisisnya. Krisis karena pandemi, mau pulih kemudian ada perang. Kemudian masuk dan merembet kemana-mana. Masuk ke krisis pangan, masuk ke krisis energi, masuk ke krisis keuangan. Kalau kita semakin tahu, semakin ngeri," ujarnya dalam Rakernas II PDI-P, Selasa (21/6) lalu.
Hasil survei berbagai lembaga internasional juga menyebutkan banyak negara yang berada dalam jurang resesi dan kebangkrutan. Salah satunya adalah Sri Lanka yang disebut sudah berada di ambang jurang resesi, dan sudah dinyatakan bangkrut karena gagal bayar utang yang jatuh tempo.
Negara lainnya yang dinilai makin nyata di ujung resesi adalah Amerika Serikat (AS). Apalagi saat ini inflasinya melonjak tajam hingga 9,1 persen pada Juni 2022, tertinggi dalam 41 tahun terakhir.
Sementara itu, kondisi Indonesia masih aman dari krisis dan bahkan masih jauh dari resesi. Berdasarkan hasil survei Bloomberg, potensi resesi Indonesia hanya 3 persen.
Hal ini ditopang oleh berbagai langkah yang ditempuh pemerintah, seperti penambahan anggaran subsidi untuk meredam lonjakan harga dan inflasi. Perekonomian pun tetap tumbuh tinggi sebesar 5,01 persen di kuartal I-2022.
Namun, perekonomian dalam negeri yang cukup kuat saat tersebut tak serta-merta membuat pemerintah senang. Sebab, ancaman dari resesi global harus diwaspadai agar tak berdampak signifikan ke dalam negeri.
Lalu apa yang harus dilakukan Indonesia?
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan untuk mengantisipasi dampak dari resesi global, pemerintah harus bersinergi dengan Bank Indonesia (BI).
Bank Indonesia dari sisi moneter harus mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga acuan yang saat ini berada di level 3,5 persen. Sebab, ia menilai bahwa perekonomian sudah cukup kuat, sehingga meski inflasi masih dalam batas aman, percepatan kenaikan suku bunga bisa dilakukan.
"Saya kira perlu juga melihat bagian seberapa jauh pemulihan ekonomi sudah terjadi. Bahwa Bank Indonesia melihat indikator inflasi sebagai indikator utama (kenaikan suku bunga) betul, namun indikator pemulihan ekonomi juga saya kira tidak bisa dilepaskan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Pemerintah dari sisi fiskal perlu mempertimbangkan menambah anggaran perlindungan sosial, terutama untuk kelompok masyarakat yang tidak hanya berada di garis kemiskinan, namun juga mereka yang hidup di garis hampir ataupun rentan miskin.
"Karena dampak dari resesi juga bisa berdampak terhadap kelompok ini dan sudah tentu mereka membutuhkan tambahan bantuan dari pemerintah," kata dia.
Selain itu, ia menilai pemerintah juga harus memaksimalkan bantuan eksisting (yang sudah pernah ada) dengan cara mempercepat realisasi belanja, terutama untuk program-program penting seperti dana pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Bersambung ke halaman berikutnya...
Sinergi Penting
Ekonom menilai kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter yang mumpuni menjadi senjata Indonesia melawan dampak krisis global. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT).
Sinergi Penting
Rendy melihat memang tidak mudah untuk mencegah dampak krisis energi, pangan dan keuangan ke dalam negeri. Namun, mitigasi awal yakni sinergi dan kolaborasi dengan kebijakan moneter bisa dilakukan agar saat krisis global terjadi dampaknya ke Indonesia bisa seminimal mungkin.
"Sekali lagi, kolaborasi kebijakan antara pemerintah menjadi penting untuk memastikan dampak yang dirasakan itu minimal kolaborasinya melibatkan dari sisi fiskal, moneter dan juga sektor riil," jelasnya.
Sejalan, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi keharusan.
Mitigasi pertama dari sisi moneter adalah menstabilkan nilai tukar rupiah yang saat ini berada di level yang cukup terdepresiasi. Caranya, dengan mengatur kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) untuk segera dikonversi ke rupiah.
"Jadi bagaimana pengusaha yang selama ini menikmati windfall dan menyimpan uang dalam bentuk valas, itu segera dikonversi ke rupiah dengan berbagai insentif, mau insentif perpajakan dan insentif non fiskal dan wajib DHE ditahan di perbankan dalam negeri selama 6-9 bulan," kata Bhima.
Mitigasi kedua dari sisi fiskal adalah menstabilkan harga pangan yang akan berdampak pada inflasi. Dalam hal ini, Bhima menilai bukan hanya sekedar memberikan subsidi pangan atau tunai, tetapi lebih mendorong penciptaan ketahanan pangan, terutama beras.
Caranya, dengan menambah dana subsidi pupuk yang saat ini Rp25 triliun, setidaknya menjadi Rp50 triliun. Dengan demikian, subsidi pupuk tidak hanya diberikan kepada 9 komoditas pangan prioritas tapi juga lainnya.
Selain itu, Bhima menilai pemerintah harus melobi negara lain yang memiliki produksi pangan seperti gandum dan bawang putih, untuk memprioritaskan Indonesia.
"Mau tak mau Indonesia harus memanfaatkan Presidensi G20 untuk melakukan lobi-lobi ke negara-negara yang masih ada stok pangan untuk prioritaskan Indonesia agar tak terjadi fluktuasi harga berlebihan di dalam negeri," imbuhnya.
Kebijakan fiskal lainnya yang harus ditempuh adalah dengan memangkas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) setidaknya sebesar 30 persen. Bisa dari belanja perjalanan dinas, barang dan infrastruktur.
"Misalnya belanja infrastruktur yang bisa ditunda seperti mega proyek-proyek yang saat ini masih dalam tahap pembahasan ya ditunda dulu, anggarannya dipakai untuk ketahanan energi dan pangan, karena ini yang urgent untuk saat ini," pungkas Bhima.
[Gambas:Video CNN]
