Kepala BKN Sebut Banyak PNS Ingin Bangun Startup

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebut banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) ingin bangun perusahaan rintisan alias startup.

Ia menjelaskan hal tersebut bermula ketika masa pemberlakuan work from home (WFH) karena pandemi covid-19. Setelah WFH berakhir, Bima mengatakan banyak ASN yang tetap ingin WFH dengan dalih pekerjaan tetap bisa dijalankan dengan baik.

Namun, setelah ia memperbolehkan WFH kembali, permintaan lain pun dilontarkan oleh banyak ASN. Salah satunya, izin untuk melakukan pekerjaan lain di saat jam kerja.

"Kemudian ada pertanyaan lagi: kalau saya menyelesaikan pekerjaan saya lebih cepat, apakah saya bisa menggunakan sisa waktu untuk diri saya? Boleh saja. Ya tapi untuk apa sih? Dijawab, kami ingin bangun startup," kata Bima dalam siaran daring di kanal Youtube ASN PelayanPublik, Kamis (21/1).

Ia mengatakan memang banyak perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Banyak ASN yang meminta untuk tidak bekerja dari kantor. Sebab, ada pergeseran persepsi bahwa bekerja bisa di mana saja.

Di sisi lain, ia pun menilai 30 persen dari 3,9 juta ASN tidak bekerja selama WFH. Kesimpulan itu Bima ambil dari hasil survei Google yang menyebut dari 100 persen ASN yang bekerja WFH, 30 persen mengatakan beban kerja lebih berat, 40 persen menganggap sama dengan bekerja di kantor (WFO), sementara 30 persen lainnya tidak menjawab.

"30 persen lainnya tidak menjawab, mungkin lebih ringan atau tidak bekerja. Jadi dari data itu saja kita tahu 30 persen ASN nggak ngapa-ngapain. Itu pun kalau di-press lagi yang 40 persen ini kalau mereka dipaksa lebih berat, bisa juga. Mungkin separuhnya tidak melakukan apa-apa," kata dia.

Bima mengatakan banyak PNS beralasan tidak mengerti teknologi, sehingga mereka memilih tidak bekerja selama WFH. Padahal, kata dia, ASN seharusnya belajar bukan beralasan.

"Alasannya: kami sudah tua katanya. Yang pertama itu bukan tidak mampu, dia tidak mau belajar. Kedua, kita tidak bisa berharap lagi dengan orang-orang yang tidak ingin melakukan perubahan," ujar Bima.

Menurutnya, ASN di Indonesia itu jumlahnya banyak, tapi kualitasnya rendah. Bima menyebut penilaian itu dilihat dari kompetensi ASN dan kemauan dalam menyesuaikan perkembangan digital.

"Jadi PNS kita too many, but not enough dari sisi kompetensinya," katanya.

Bima akhirnya sangsi dengan skema ASN yang sekarang. Saat ini, ASN terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan etos kerja ASN yang dia tahu, Bima terpikir untuk menghapus PNS.

"Pertanyaannya apakah kita butuh fulltime ASN? kalau kita tidak butuh fulltime ASN, apakah kita butuh PNS?" kata dia.

[Gambas:Video CNN]