Sri Lanka Gratiskan Bea Masuk Mobil Listrik Demi Kerek Remitansi

Sri Lanka menggratiskan bea masuk mobil listrik. Hal tersebut dilakukan agar warganya yang bekerja di luar negeri mengirimkan uangnya ke dalam negeri (remitansi) dan meningkatkan cadangan devisa negara.

Dilansir dari AFP, Selasa (2/8), negara itu sebelumnya melarang impor kendaraan sejak merebaknya pandemi covid-19 pada 2020 lalu. Namun, untuk menarik perhatian lebih dari dua juta orang Sri Lanka yang bekerja di luar negeri, negara menghapus larangan itu.

Artinya, para ekspatriat diizinkan untuk membawa mobil dan sepeda motor listrik tanpa bea masuk. Padahal, sebelumnya bea masuk kendaraan berkisar dari US$5.000 hingga US$50 ribu, tergantung model.

"Kami menawarkan konsesi pajak yang belum pernah ada sebelumnya ini untuk mendorong komunitas ekspatriat kami mengirim pulang devisa melalui sistem perbankan legal," kata Menteri Tenaga Kerja Luar Negeri Sri Lanka Manusha Nanayakkara.

Nanayakkara menambahkan perantau hanya dapat menggunakan setengah dana yang dikirimkan untuk pembelian, yang dapat memiliki nilai maksimum US$65 ribu. Sementara, mereka yang telah membawa pulang dana dalam jumlah yang lebih kecil dapat membeli peralatan rumah tangga bebas bea di bandara.

Warga Sri Lanka harus mengirimkan pendapatan mereka melalui saluran resmi untuk dapat memperoleh manfaat dari tawaran itu.

Biasanya, warga yang bekerja di luar negeri menggunakan cara informal untuk mengirim uang ke rumah karena nilai tukar yang lebih baik.

Sri Lanka bangkrut karena gagal membayar utang luar negeri (ULN) yang mencapai US$51 miliar atau Rp754,8 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS).

Kondisi ekonomi Sri Lanka yang semakin memburuk hingga membuat pemerintah memutuskan untuk menutup sekolah dan menghentikan layanan pemerintahan untuk menghemat cadangan bahan bakar yang hampir habis.

Di sisi lain, Bank Dunia tidak akan memberikan bantuan pembiayaan baru ke Sri Lanka hingga negara itu memiliki kerangka kebijakan ekonomi makro yang memadai.

Dalam hal ini, Bank Dunia mengatakan Sri Lanka perlu mengadopsi reformasi struktural yang fokus pada stabilisasi ekonomi serta mengatasi akar penyebab negara itu kekurangan devisa hingga berdampak pada kurangnya makanan dan obat-obatan.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pemulihan dan pembangunan negara tersebut di masa depan yang tangguh dan inklusif.

"Sampai kerangka kebijakan ekonomi makro yang memadai tersedia, Bank Dunia tidak berencana untuk menawarkan pembiayaan baru ke Sri Lanka," ujar Bank Dunia dalam pernyataan resmi.