DPR soal Rencana Harga Pertalite Naik: Masa Masyarakat Dikorbankan

tim | CNN Indonesia
Jumat, 19 Agu 2022 17:41 WIB
DPR meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan harga pertalite yang rencananya bakal diumumkan Presiden Jokowi pekan depan supaya masyarakat tak jadi korban. DPR meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan harga pertalite yang rencananya bakal diumumkan Presiden Jokowi pekan depan. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa).
Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan harga pertalite yang rencananya bakal diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan depan.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanthy mengatakan pemerintah harus memikirkan rakyat yang masih susah akibat pandemi covid-19 dan lonjakan harga pangan.

"Belum saatnya itu BBM pertalite dinaikkan, masyarakat masih menjerit apalagi di saat harga bahan pokok naik. Masa masyarakat kita dikorbankan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/8).

Menurutnya pemerintah seharusnya memotong belanja lain yang tidak terlalu penting demi melindungi rakyat supaya beban APBN gak boncos dan mengalihkan dananya untuk subsidi BBM. Misalnya belanja infrastruktur untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Harusnya belanja lain dipotong, jangan korbankan harga minyak tapi yang lain jor-joran. IKN ditunda saja dialihkan untuk subsidi dulu. Kereta cepat juga. Itu nggak ada urgency nya langsung ke rakyat juga, kok rakyat yang dikorbankan. Harus dikaji ulang itu, ingat kita masih di kondisi covid juga," tegasnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto menilai jika kenaikan BBM subsidi dilakukan, artinya pemerintah tidak konsisten dengan data yang diumumkan selama ini.

Dalam pidato Nota Keuangan 2022 kemarin, Presiden mengatakan APBN masih surplus hingga saat ini. Tetapi, yang terjadi sekarang malah ada rencana kenaikan BBM.

Menurutnya, apabila APBN benar-benar surplus seharusnya pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM. Apalagi di saat kondisi ekonomi masyarakat belum stabil karena pandemi covid-19.

"Pemerintah jangan plin-plan. Sementara presiden bilang ekonomi kita bagus dan APBN surplus, para menteri justru berwacana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebaiknya wacana seperti itu dihentikan. Jangan bikin malu presiden," kata dia.

Sejalan dengan demokrat, PKS juga meminta pemerintah untuk menunda IKN dan kereta cepat daripada menaikkan harga BBM. Sehingga, surplus APBN bisa digunakan tak hanya menekan defisit, tapi juga menambah anggaran subsidi.

"Kalau inisiatif ini yang dikembangkan, tentunya surplus keuangan negara tersebut dapat dioptimalkan untuk mengokohkan subsidi BBM, agar kejutan ekonomi dari luar dapat diredam melalui bantalan APBN tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan Presiden Jokowi kemungkinan besar akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi solar dan pertalite pekan depan.

Karena itu, ia meminta masyarakat untuk bersiap-siap kalau nanti pemerintah jadi menaikkan harga pertalite dan solar. Pasalnya, subsidi BBM yang mencapai Rp502 triliun telah membebani APBN.

Luhut mengakui memutuskan kebijakan harga BBM, termasuk menaikkan harga di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tak menentu seperti sekarang ini tidak mudah.

Pasalnya, keputusan menaikkan harga BBM bisa membuat inflasi melonjak, menekan daya beli masyarakat yang pada ujungnya bisa membuat pertumbuhan ekonomi lesu. Tapi keputusan itu kata Luhut, harus diambil.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/dzu)


[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER