Menteri ESDM Dorong Penyaluran BBM Subsidi Pakai Data Orang Miskin
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan penyaluran BBM subsidi akan tepat sasaran jika menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
DTKS selama ini digunakan untuk mendata penerima bantuan sosial (bansos). Selain untuk BBM subsidi, DTKS juga disebut dapat digunakan untuk penyaluran bantuan langsung.
"Dengan data ini untuk tepat sasaran bila dilaksanakan dan kemudian bantuan langsung ini bisa dialokasikan lebih tepat lagi," ujar Arifin dalam rapat kerja dengan DPR, seperti dikutip dari Antara, Rabu (24/8).
Selain penggunaan DTKS, Arifin mengatakan pemerintah tengah mengkaji sejumlah cara untuk membatasi pembelian BBM subsidi mulai dari merevisi peraturan hingga digitalisasi SPBU melalui kerjasama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk mendapatkan data-data kendaraan.
"Biasanya dalam BPKB kendaraan, STNK, itu ada cc sekian liter dan kapasitas volume yang selama ini banyak dimodifikasi, yang tadinya cuma 60 liter dimodifikasi menjadi 100 liter, ada juga yang sampai 400 liter. Kebanyakan bukan mengangkut komoditas tetapi mengangkat BBM yang arahnya meleset," ujar Arifin.
Arifin juga berharap aparat keamanan semakin intens melakukan razia kasus penimbunan BBM subsidi sehingga pelaku menerima ganjaran hukum.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mencatat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite telah mencapai 16,8 juta kiloliter (kl) hingga Juli 2022.
Artinya kuota pertalite hingga akhir tahun hanya tersisa 6,25 juta kl dari total kuota yang ditetapkan tahun ini, 23,05 juta kl.
"Pertalite hingga Juli sudah tersalurkan 16,8 juta kl, dari kuota 23 juta kl," ungkap Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting kepada CNNIndonesia.com, Kamis (11/8).
Untuk mencegah bobolnya kuota BBM subsidi, Pertamina akan membatasi pembelian pertalite dan solar hanya untuk masyarakat yang berhak.
Perusahaan pelat merah itu membuka pendaftaran di website MyPertamina dan secara langsung di SPBU untuk mendapat pelanggan mana saja yang layak mendapat subsidi sejak Juli 2022 lalu.
Namun, pembatasan itu belum diterapkan lantaran masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak selesai.
Pembatasan itu pun didorong oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia meminta Pertamina mengendalikan volume penyaluran BBM bersubsidi agar postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga.
"Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya, jadi supaya APBN tidak terpukul," ujar Ani, sapaan akrabnya, seperti dikutip dari Antara.
Ani mengatakan peningkatan volume penyaluran BBM bersubsidi yang di luar kontrol dapat menyebabkan alokasi subsidi dan kompensasi energi melebihi dari pagu anggaran APBN yang sebesar Rp502 triliun pada tahun ini.
"Meskipun APBN-nya bagus, surplus sampai Juli, tapi tagihannya nanti kalau volumenya tidak terkendali akan semakin besar di semester dua," ujarnya.