Airlangga Minta 27 Kepala Daerah Tekan Inflasi ke Bawah 5 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta daerah yang inflasi-nya masih tinggi diturunkan ke bawah 5 persen.

Perintah ini disampaikan saat rapat Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID).

"Bapak, ibu gubernur dan walikota, tentunya angka (inflasinya) di atas nasional diminta untuk dapat menurunkan inflasi bulan ke bulan (mtm) ke depan di bawah 5 persen," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (1/9).

Inflasi nasional tercatat sebesar 4,69 persen (year on year/yoy) pada Agustus 2022. Realisasi ini turun dibandingkan Juli yang tercatat 4,94 persen (yoy).

Airlangga menyebutkan masih ada 27 daerah yang inflasi di atas nasional. Diantaranya, Jambi 7,7 persen, Sumatera Barat 7,1 persen, Riau 5,8 persen, Bangka Belitung 6,37 persen, Aceh 6,33 persen, Sumatera Selatan 5,45 persen, hingga Kalimantan Tengah sebesar 6,94 persen.

"Selaku TPIP, kami sudah kirimkan surat kepada seluruh gubernur untuk memperkuat TPID ini agar terus terjaga kestabilan harga pangan." kata dia.

Airlangga menyebut ada delapan arahan pemerintah pusat kepada daerah yang bisa dijalankan guna menekan angka inflasi. Pertama, memperluas kerja sama antar daerah yang surplus dan defisit untuk menjaga ketersediaan suplai komoditas.

[Gambas:Video CNN]

Kedua, pemda harus rutin melakukan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder. Ketiga, memanfaatkan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.

Keempat, pemda perlu memberikan subsidi ongkos angkut sebagai dukungan untuk memperlancar distribusi. Kelima, mempercepat program tanaman pangan di pekarangan masing-masing.

"Misalnya cabai untuk antisipasi permintaan yang tinggi, terutama menuju akhir tahun," kata Menko.

Keenam, pemda diminta untuk membuat neraca komoditas untuk 10 produk pangan strategis yang dimiliki wilayah masing-masing. Sebab, secara nasional neraca komoditas ini sudah dimiliki.

Ketujuh, pemda diminta untuk bekerja sama dengan badan pangan untuk memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan hasil pertanian, seperti pengadaan cold storage untuk daerah sentra produksi.

Terakhir, pemda diminta untuk mengoptimalkan belanja yang ada di pos Dana Transfer Umum (DTU) untuk meredam harga pangan. Dana itu katanya, 2 persennya bisa digunakan untuk bantuan sosial (bansos) dukungan bagi sektor transportasi.

"Ini semua harus dibarengi dengan sinergi TPID-TPID melalui gerakan nasional inflasi pangan untuk mempercepat stabilitas harga," pungkasnya.