Subsidi Energi Diprediksi Bengkak Jadi Rp649 T Meski Pertalite Naik

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan subsidi energi akan bengkak maksimal menjadi Rp649 triliun meski harga BBM pertalite dan solar subsidi naik tahun ini.

Ia menjelaskan subsidi energi akan tembus Rp649 triliun jika harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) tembus di atas US$100 per barel.

"Apabila ICP di atas US$100 per barel maka total subsidi (energi) ke masyarakat dalam bentuk BBM masih akan mencapai Rp649 triliun," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers, Sabtu (3/9).

Namun, jika harga ICP berada di area US$85 per barel, subsidi energi berpotensi naik menjadi Rp605 triliun. Sementara, subsidi energi akan meningkat menjadi Rp605 triliun jika ICP merangkak ke level US$99 per barel.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan harga minyak mentah dunia memang sedang melandai dalam sebulan terakhir. Harga komoditas itu bahkan sempat melemah ke area US$89 per barel.

Namun, tetap saja masih lebih tinggi jika dibandingkan saat pandemi covid-19 yang di bawah Rp70 per barel. Harga minyak sekarang juga masih tetap lebih mahal dari asumsi ICP APBN 2022 awal yang hanya US$63 per barel.

"Perkembangan dari ICP ini harus dan akan kami monitor karena memang suasana geopolitik dan suasana dari proyeksi ekonomi dunia masih akan dinamis," jelas Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan harga pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter. Begitu juga dengan solar yang naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.

"Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Ini berlaku satu jam saat diumumkan, berlaku pada 14.30 WIB," kata Arifin.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menambah bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun untuk meredam dampak kenaikan harga pertalite dan solar subsidi.

Bansos itu diberikan dalam tiga bentuk. Pertama, BLT sebesar Rp150 ribu kepada 20,65 juta KPM. BLT itu akan diberikan selama empat bulan dengan total Rp600 ribu. Namun, pemerintah menyalurkan bantuan dalam dua tahap kepada KPM.

Masing-masing keluarga akan mendapatkan Rp300 ribu dalam tahap pertama. Lalu, mereka akan kembali mendapatkan Rp300 ribu dalam tahap kedua. Negara menganggarkan dana sebesar Rp12,4 triliun untuk menambah bansos tersebut.

Kedua, BLT untuk pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan sebesar Rp600 ribu. BLT itu hanya diberikan satu kali kepada 16 juta pekerja. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp9,6 triliun untuk menyalurkan BLT tersebut.

Ketiga, pemerintah memberikan subsidi menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebesar Rp2,17 triliun untuk transportasi umum, seperti ojek.