Hitung-hitungan Ekonom: 1 Juta Orang Miskin Baru Karena Harga BBM Naik
CNN Indonesia
Selasa, 06 Sep 2022 07:07 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ekonom menghitung kenaikan harga BBM akan melahirkan setidaknya 1 juta-1,3 juta orang miskin baru. (CNNIndonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --
Kenaikan harga BBM mendapat penolakan dari banyak kalangan, terutama buruh. Maklum, harga baru BBM sudah barang pasti membuat harga-harga naik, bahan pangan, biaya transportasi, dan barang-barang lainnya.
Di sektor logistik, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) serta Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Komselindo) mengungkapkan BBM berkontribusi sekitar 30-40 persen terhadap besaran biaya transportasi dan angkut barang.
Kenaikan harga-harga ini akan mendorong inflasi Indonesia yang per Agustus sudah di posisi 4,69 persen. Bila inflasi meningkat, maka daya beli masyarakat menjadi taruhan. Masyarakat dipercaya akan menahan belanja mereka.
Namun demikian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meyakini tingkat kemiskinan tidak akan terdampak. Ia percaya diri mengingat pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk si miskin hingga Rp24,17 triliun.
BLT itu akan dibagikan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk juga kepada 16 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta lewat bantuan subsidi upah (BSU).
Tidak cuma itu, pemerintah juga mengalokasikan 2 persen dana transfer umum di pemerintah daerah untuk nelayan, dan sopir ojek, baik offline maupun online.
"Maka, kami harapkan pendapatan dan daya beli masyarakat kelompok miskin dan rentan akan tetap terjaga," imbuh dia, Senin (5/9).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu bahkan menyebut penyaluran BLT akan menekan angka kemiskinan hingga 0,3 persen, di samping meningkatkan daya beli masyarakat.
"Kita bisa sama-sama jaga daya beli, khususnya mereka yang miskin dan rentan. Sehingga, angka kemiskinan enggak naik, walaupun sudah terjadi kenaikan harga BBM. Kita hitung, dengan bansos, angka kemiskinan bisa turun mungkin sekitar 0,3 persen," jelasnya.
Laporan BPS mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia sebanyak 9,54 persen per Maret 2022 atau 26,16 juta orang. Memang, angka ini turun 0,17 persen dibanding September 2021. Tapi, rentan meningkat karena kebijakan kenaikan harga BBM.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meyakini tingkat kemiskinan akan bertambah. Namun, dia belum bisa mengungkap potensi angka penambahan tersebut. "Sedang kami hitung," katanya kepada CNNIndonesia.com.
BLT BBM yang diberikan pemerintah, dia menilai, hanya sedikit meredam efek kenaikan harga pertalite dkk. Belum lagi, inflasi yang diperkirakan menjulang. Pemerintah sendiri memprediksi lonjakan inflasi hingga akhir tahun mencapai 6,6-6,8 persen.
"Masalahnya, nilai (BLT) lebih kecil dibandingkan dampak inflasinya. Selain itu, masalah seberapa cepat BLT bisa disalurkan dan seberapa jauh bisa mengcover semua kalangan miskin yang berhak mendapatkan BLT," jelasnya.
Toh, kenyataannya, penyaluran BLT lambat. Padahal, efek kenaikan harga barang sudah langsung terasa sejak kenaikan harga BBM diumumkan.
"Belum lagi, masalah tidak semua kalangan miskin menerima bansos. Di sejumlah provinsi di luar Jawa, banyak yang kurang 50 persen dari penduduk miskin yang menerima bansos," terang dia.
Ekonom Indef Nailul Huda memproyeksikan tingkat kemiskinan akibat kenaikan harga BBM mencapai 9,96-10 persen. Sementara, angka pengangguran bertambah hingga 30 ribu jiwa.
"Jadi harga BBM naik, maka kemiskinan akan meningkat. Jadi, inflasi yang meningkat akan menaikkan garis kemiskinan, otomatis masyarakat di bawah garis kemiskinan bertambah," katanya.
"Yang rentan miskin jadi miskin, tidak dapat BLT lagi kan. Karenanya, kemiskinan akan naik. Kalau hitungan saya, bisa sampai 9,96 persen sampai 10 persen. Pengangguran tambah hingga 30 ribu jiwa," lanjut Nailul.
Hitungan lain disampaikan Ekonom Celios Bhima Yudhistira. Ia memprediksi persentase penduduk miskin berisiko naik menjadi 10 persen sampai 10,5 persen atau 1 juta-1,3 juta orang miskin baru.
Menurut Bhima, BLT BBM hanya bisa melindungi orang miskin dalam waktu empat bulan dan tidak akan cukup mengkompensasi efek kenaikan harga BBM.
"Misalnya, ada kelas menengah rentan, sebelum kenaikan harga pertalite masih sanggup membeli (pertalite) di harga Rp7.650 per liter, sekarang harga Rp10.000 per liter mereka turun kelas menjadi orang miskin," ungkapnya.
Data orang rentan miskin ini, imbuhnya, sangat mungkin tidak tercover dalam BLT BBM karena penambahan orang miskin pasca kebijakan BBM subsidi naik.
Sehingga, pemerintah perlu mempersiapkan efek berantai naiknya jumlah orang miskin baru dalam waktu dekat. Hal yang paling urgent dilakukan untuk mengantisipasi penambahan penduduk miskin adalah menjaga pendapatan pekerja rentan.
"Paling efektif saat ini adalah menaikkan dulu upah minimum setara atau setidaknya 5 sampai 7 persen, bukan 1 persen seperti saat ini, dan rombak formulasi dalam UU Cipta Kerja," terang dia.
Presiden Jokowi pun dinilai bisa mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (Perppu). Misalnya, untuk menganulir formula kenaikan upah minimum yang dinilai terlalu kecil.
"Kalau pemerintah nekat menaikkan harga BBM, sementara perlindungan berupa upah minimum kecil kenaikannya, maka daya beli pekerja akan merosot tajam dan itu tidak bisa dicover melalui bantuan subsidi upah yang temporer karena efek kenaikan harga BBM bisa sampai tahun depan dirasakan," lanjutnya.
Selain itu, opsi lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah menaikkan coverage BLT BBM untuk 64 juta unit UMKM, pekerja rentan di sektor informal hingga kelas menengah rentan.
"Lalu, tambah subsidi pupuk, menaikkan alokasi subsidi bunga KUR untuk bantu redam inflasi di sektor pangan akibat penyesuaian harga BBM," tandasnya.
Kenaikan harga BBM mendapat penolakan dari banyak kalangan, terutama buruh. Maklum, harga baru BBM sudah barang pasti membuat harga-harga naik, bahan pangan, biaya transportasi, dan barang-barang lainnya.
Di sektor logistik, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) serta Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Komselindo) mengungkapkan BBM berkontribusi sekitar 30-40 persen terhadap besaran biaya transportasi dan angkut barang.
Kenaikan harga-harga ini akan mendorong inflasi Indonesia yang per Agustus sudah di posisi 4,69 persen. Bila inflasi meningkat, maka daya beli masyarakat menjadi taruhan. Masyarakat dipercaya akan menahan belanja mereka.
Namun demikian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meyakini tingkat kemiskinan tidak akan terdampak. Ia percaya diri mengingat pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk si miskin hingga Rp24,17 triliun.
BLT itu akan dibagikan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk juga kepada 16 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta lewat bantuan subsidi upah (BSU).
Tidak cuma itu, pemerintah juga mengalokasikan 2 persen dana transfer umum di pemerintah daerah untuk nelayan, dan sopir ojek, baik offline maupun online.
"Maka, kami harapkan pendapatan dan daya beli masyarakat kelompok miskin dan rentan akan tetap terjaga," imbuh dia, Senin (5/9).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu bahkan menyebut penyaluran BLT akan menekan angka kemiskinan hingga 0,3 persen, di samping meningkatkan daya beli masyarakat.
"Kita bisa sama-sama jaga daya beli, khususnya mereka yang miskin dan rentan. Sehingga, angka kemiskinan enggak naik, walaupun sudah terjadi kenaikan harga BBM. Kita hitung, dengan bansos, angka kemiskinan bisa turun mungkin sekitar 0,3 persen," jelasnya.
Laporan BPS mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia sebanyak 9,54 persen per Maret 2022 atau 26,16 juta orang. Memang, angka ini turun 0,17 persen dibanding September 2021. Tapi, rentan meningkat karena kebijakan kenaikan harga BBM.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meyakini tingkat kemiskinan akan bertambah. Namun, dia belum bisa mengungkap potensi angka penambahan tersebut. "Sedang kami hitung," katanya kepada CNNIndonesia.com.
BLT BBM yang diberikan pemerintah, dia menilai, hanya sedikit meredam efek kenaikan harga pertalite dkk. Belum lagi, inflasi yang diperkirakan menjulang. Pemerintah sendiri memprediksi lonjakan inflasi hingga akhir tahun mencapai 6,6-6,8 persen.
"Masalahnya, nilai (BLT) lebih kecil dibandingkan dampak inflasinya. Selain itu, masalah seberapa cepat BLT bisa disalurkan dan seberapa jauh bisa mengcover semua kalangan miskin yang berhak mendapatkan BLT," jelasnya.
Toh, kenyataannya, penyaluran BLT lambat. Padahal, efek kenaikan harga barang sudah langsung terasa sejak kenaikan harga BBM diumumkan.
"Belum lagi, masalah tidak semua kalangan miskin menerima bansos. Di sejumlah provinsi di luar Jawa, banyak yang kurang 50 persen dari penduduk miskin yang menerima bansos," terang dia.
1,3 Juta Orang Miskin Baru
Ekonom menghitung kenaikan harga BBM akan melahirkan setidaknya 1 juta-1,3 juta orang miskin baru. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Ekonom Indef Nailul Huda memproyeksikan tingkat kemiskinan akibat kenaikan harga BBM mencapai 9,96-10 persen. Sementara, angka pengangguran bertambah hingga 30 ribu jiwa.
"Jadi harga BBM naik, maka kemiskinan akan meningkat. Jadi, inflasi yang meningkat akan menaikkan garis kemiskinan, otomatis masyarakat di bawah garis kemiskinan bertambah," katanya.
"Yang rentan miskin jadi miskin, tidak dapat BLT lagi kan. Karenanya, kemiskinan akan naik. Kalau hitungan saya, bisa sampai 9,96 persen sampai 10 persen. Pengangguran tambah hingga 30 ribu jiwa," lanjut Nailul.
Hitungan lain disampaikan Ekonom Celios Bhima Yudhistira. Ia memprediksi persentase penduduk miskin berisiko naik menjadi 10 persen sampai 10,5 persen atau 1 juta-1,3 juta orang miskin baru.
Menurut Bhima, BLT BBM hanya bisa melindungi orang miskin dalam waktu empat bulan dan tidak akan cukup mengkompensasi efek kenaikan harga BBM.
"Misalnya, ada kelas menengah rentan, sebelum kenaikan harga pertalite masih sanggup membeli (pertalite) di harga Rp7.650 per liter, sekarang harga Rp10.000 per liter mereka turun kelas menjadi orang miskin," ungkapnya.
Data orang rentan miskin ini, imbuhnya, sangat mungkin tidak tercover dalam BLT BBM karena penambahan orang miskin pasca kebijakan BBM subsidi naik.
Sehingga, pemerintah perlu mempersiapkan efek berantai naiknya jumlah orang miskin baru dalam waktu dekat. Hal yang paling urgent dilakukan untuk mengantisipasi penambahan penduduk miskin adalah menjaga pendapatan pekerja rentan.
"Paling efektif saat ini adalah menaikkan dulu upah minimum setara atau setidaknya 5 sampai 7 persen, bukan 1 persen seperti saat ini, dan rombak formulasi dalam UU Cipta Kerja," terang dia.
Presiden Jokowi pun dinilai bisa mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (Perppu). Misalnya, untuk menganulir formula kenaikan upah minimum yang dinilai terlalu kecil.
"Kalau pemerintah nekat menaikkan harga BBM, sementara perlindungan berupa upah minimum kecil kenaikannya, maka daya beli pekerja akan merosot tajam dan itu tidak bisa dicover melalui bantuan subsidi upah yang temporer karena efek kenaikan harga BBM bisa sampai tahun depan dirasakan," lanjutnya.
Selain itu, opsi lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah menaikkan coverage BLT BBM untuk 64 juta unit UMKM, pekerja rentan di sektor informal hingga kelas menengah rentan.
"Lalu, tambah subsidi pupuk, menaikkan alokasi subsidi bunga KUR untuk bantu redam inflasi di sektor pangan akibat penyesuaian harga BBM," tandasnya.
