Anies Guyur Rp62,1 M Agar Tarif Transjakarta Tak Naik Usai BBM Mahal

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menggelontorkan subsidi transportasi Rp62,1 miliar untuk Transjakarta dan Rp4,2 miliar untuk angkutan umum laut imbas kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite, solar dan pertamax. 

Mengutip keterangan resminya, Jumat (9/9) keputusan itu diambil setelah menggelar rapat dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dalam rapat, pihaknya  memutuskan untuk menjaga tarif transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI agar tidak berubah atau naik.

Ia berharap kebijakan itu akan membuat pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM.

"Jadi publik yang naik bus TransJakarta (TJ) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan Rp62,1 miliar untuk TJ dan Rp4,2 miliar untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif)," kata Anies.

Selain itu, ia juga berharap kebijakan itu dapat membuat masyarakat menggunakan transportasi umum karena tidak terkena dampak kenaikan BBM.

"Kira-kira dengan cara seperti itu, maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas dan yang kedua, yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo, pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkauannya sudah 92 persen wilayah Jakarta," imbuhnya.

Anies menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik, sehingga masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif.

"Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi di mana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial," imbuhnya.

Hal lain yang menjadi hasil rapat pengendalian inflasi tersebut adalah mengoptimalisasi jaring pengaman sosial, meningkatkan kerja sama antar daerah dalam menjaga stok pangan.

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan. Serta, memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan.

[Gambas:Video CNN]