BSU Dijadwalkan Cair Hari Ini, Sempat Tertunda di Akhir Pekan Lalu

Bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dijadwalkan cair pada hari ini, Senin (12/9). Bansos yang ditujukan untuk mengurangi tekanan dampak kenaikan harga BBM itu rencananya dicairkan secara bertahap.

Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan pencairan BSU tahap pertama ditujukan untuk 4,63 juta orang pekerja atau buruh dengan anggaran mencapai Rp2,62 triliun.

"Dana tersebut diteruskan kepada Bank Himbara selaku bank penyalur melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk selanjutnya disalurkan kepada para penerima BSU tahap pertama" ujar Anwar dalam keterangan resmi, dikutip Senin (12/9).

Anwar menjelaskan bahwa para penerima tahap pertama dapat mengecek dana BSU di rekening Himbara masing-masing dan mengambilnya secara bertahap mulai hari ini.

Anwar mengatakan bahwa Kemnaker telah menerima 5,09 juta data calon penerima BSU 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut kemudian diverifikasi, divalidasi, dan dipadankan sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU.

Setelah dilakukan proses tersebut, terdapat 4,36 juta orang pekerja atau buruh yang dapat menerima BSU di tahap pertama.

"Kami memahami bahwa BSU 2022 sangat ditunggu oleh pekerja atau buruh, namun selain cepat kami juga harus menjaga prinsip ketepatan sasaran dan akuntabilitas dari program ini," ujar Anwar.

Lebih lanjut, Anwar menginformasikan bahwa masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait BSU, termasuk pengecekan status penyaluran, melalui situs bsu.kemnaker.go.id.

Sebelumnya, BSU batal cair pada Jumat (9/9) lalu. Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah tengah melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS merupakan data yang dijadikan sebagai acuan dalam pemberian bansos kepada masyarakat dengan ketentuan tertentu.

"Kita sekarang lagi ada perbaikan DTKS, memang betul-betul lagi perbaikan," kata Moeldoko saat ditemui di Museum Kebangkitan Nasional, Sabtu (10/9).

Moeldoko mengatakan perbaikan data dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Menurutnya, masalah ini mengakibatkan keterlambatan dalam penyaluran BLT BBM.

"BPS juga sedang bekerja, Menteri Sosial juga sedang bekerja. Kita memang sedang memperbaiki itu. Mungkin ada sedikit delay," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]