ESDM Pastikan Pembatasan Beli Pertalite Pakai MyPertamina Tetap Lanjut

CNN Indonesia
Selasa, 13 Sep 2022 17:20 WIB
Kementerian ESDM memastikan wacana pembatasan beli pertalite dan solar tetap berlanjut meski Jokowi sudah menaikkan harga pertalite dan solar 10 hari lalu.
Kementerian ESDM memastikan wacana pembatasan beli pertalite dan solar tetap berlanjut meski Jokowi sudah menaikkan harga pertalite dan solar 10 hari lalu. (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan wacana pembatasan beli bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite dan solar tetap berlanjut.

Kepastian disampaikan oleh Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji. Ia mengatakan tidak ada rencana untuk membatalkan pembatasan beli pertalite dan solar tersebut meski Jokowi sudah menaikkan harga BBM.

"Yang bilang batal siapa," ungkap Tutuka kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Selasa (13/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemerintah berencana membatasi pembelian pertalite dan solar lewat aplikasi MyPertamina. Dengan kata lain, masyarakat yang berhak atas BBM subsidi akan terjaring melalui verifikasi data di aplikasi itu.

Namun, hingga kini pemberlakuan MyPertamina belum berjalan. Sebab, PT Pertamina (Persero) pun masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Ketika ditanya lebih jauh terkait progres revisi Perpres 191 Tahun 2014 dan kapan pembatasan dengan MyPertamina dilaksanakan, Tutuka tidak menjawab.

Pertamina menggunakan aplikasi MyPertamina untuk mendata pembeli yang berhak untuk mendapatkan BBM subsidi, terutama kendaraan roda empat.

Sejak 1 Juli, seluruh pengguna pertalite dan solar yang merasa berhak untuk menggunakan BBM subsidi tersebut bisa mendaftarkan kendaraannya. Dokumen yang perlu disiapkan sebelum mendaftar adalah KTP, STNK dan foto kendaraan (jika melalui online).

Rencana pemberlakuan pembatasan ini dilakukan seiring dengan jebolnya alokasi dana subsidi BBM dan kompensasi energi dari Rp152 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap BBM bersubsidi banyak dinikmati oleh orang kaya. Ia membeberkan sejumlah data yang membuktikan pernyataannya tersebut.

Pertalite misalnya, sebelum naik jadi Rp10 ribu harganya adalah Rp7.650 per liter mendapatkan subsidi sebesar Rp6.800 per liter oleh pemerintah karena harga sebenarnya Rp14.450 per liter, hanya dinikmati 20 persen masyarakat miskin.

[Gambas:Video CNN]

Untuk memberikan subsidi pertalite ini, pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp93,5 triliun untuk kuota sebanyak 23,05 juta kiloliter hingga akhir tahun.

Namun, ia menyayangkan anggaran yang besar ini, 80 persennya dinikmati oleh orang mampu, dan dari jumlah tersebut 60 persen dinikmati oleh orang sangat kaya atau crazy rich.

"Jadi anggaran pertalite yang besar ini, sekitar Rp60 triliun sendiri dinikmati oleh orang sangat kaya," jelas Sri Mulyani.

Solar juga demikian, rumah tangga miskin yang menikmati subsidi ini hanya 5 persen saja. Sedangkan 95 persennya dinikmati oleh rumah tangga mampu.

Artinya, anggaran subsidi untuk solar yang mencapai Rp149 triliun dengan jumlah kuota 15,01 juta kiloliter, mayoritas digunakan oleh orang kaya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan penggunaan aplikasi MyPertamina bukan untuk membatasi pembelian pertalite, tetapi memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Ia menjelaskan MyPertamina akan menyaring data masyarakat dan kendaraan yang digunakan. Dengan demikian, pihaknya bisa menyeleksi siapa saja yang berhak menerima BBM subsidi.

"Jadi bukan pembatasan tapi untuk memastikan subsidi tepat sasaran ke depan. Bukan hari ini, tapi harus berlaku dari sekarang," kata Erick di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan.

Meski demikian, implementasi MyPertamina belum diterapkan. Sebab, Pertamina dan PT Telkom Indonesia Tbk masih mengintegrasi data-data pengendara yang sudah masuk.

"Kalau mengenai MyPertamina, kan sedang duduk antara yang namanya Pertamina dengan Telkom di mana untuk mensinergikan data base," kata Erick.

Menurut Erick, proses pengintegrasian ini bisa memakan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan.

(mrh/agt)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER