Jauh Panggang dari Api Kompor Listrik

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa sepakat dengan Bhima. Ia menduga program konversi kompor listrik bukan pembatalan. Melainkan, penundaan karena koordinasi pemerintah yang lemah.
 
"Sejak awal, komunikasi mengenai program ini tidak jelas. Koordinasi dan kendali informasi tidak ada. Masyarakat mendapatkan berbagai informasi yang seakan-akan bertentangan," kata Fabby.

Ia curiga program konversi kompor listrik semata-mata ambisi PLN. "Patut diduga, pemerintah belum mempersiapkan dengan baik. Dan PLN terlalu mendominasi program konversi di publik," ungkapnya.

Karenanya, ia berharap lewat pembatalan, pemerintah dan PLN bisa berkoordinasi lebih baik. Dengan begitu, ketika program dijalankan, masyarakat bisa menerima informasi yang lengkap.

Bahkan, Fabby menegaskan pemerintah untuk menyusun terlebih dahulu kebijakan yang jelas dan komprehensif agar tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat.

"Perbaiki desain program. Pahami keresahan masyarakat. Susun komunikasi ke publik dan jawab lah berbagai kekhawatiran tadi. Tunjukkan manfaatkan yang diterima pengguna kompor listrik secara material dan finansial," pungkasnya.