Sri Mulyani Klaim RUU PPSK Bisa Buat Sektor Keuangan Makin Efisien

CNN Indonesia
Senin, 10 Okt 2022 19:56 WIB
Menkeu Sri Mulyani mengklaim RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dapat menciptakan sektor keuangan yang kian inovatif dan efisien.
Menkeu Sri Mulyani mengklaim RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dapat menciptakan sektor keuangan yang kian inovatif dan efisien. (REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dapat menciptakan sektor keuangan yang makin inovatif dan efisien.

Menurutnya, dalam RUU tersebut terdapat peraturan yang bisa meningkatkan akses jasa keuangan, memperluas sumber pembiayaan jangka panjang, dan meningkatkan daya saing.

Selain itu, RUU PPSK juga bisa meningkatkan efisiensi mengembangkan instrumen, memperkuat mitigasi risiko, serta meningkatkan perlindungan investor dan konsumen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penguatan sektor keuangan yang akan dibahas dalam RUU PPSK diharapkan akan dapat menghasilkan sektor keuangan yang makin dalam, makin maju, inovatif dan efisien, inklusi, dan tentunya sektor keuangan yang bisa dipercaya oleh para investor, masyarakat, serta sektor keuangan yang stabil dan kuat," ungkap Sri Mulyani dalam acara 'Pembukaan Profesi Keuangan Expo 2022', Senin (10/10).

Bendahara Negara itu menuturkan RUU PPSK sangat strategis mengingat beleid ini mengatur industri perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, fintech, hingga akses pembiayaan bagi UMKM.

"Saya berharap seluruh institusi dan elemen masyarakat akan ikut mendukung dan mengawal perwujudan Omnibus Law regulasi di sektor keuangan ini," tandas Sri Mulyani.

RUU PPSK telah ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021.

Salah satu hal yang menjadi sorotan dari RUU tersebut adalah rencana revisi kewenangan beberapa lembaga, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Terdapat beberapa aturan baru dalam beleid tersebut, seperti LPS bakal menjamin polis asuransi dan politisi bisa menjadi dewan gubernur BI.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/sfr)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER