Sri Sultan Hamengku Buwono X melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kontrak 35 ribu hektare tanah untuk lahan petani tanam padi.
Kecukupan pangan memang menjadi salah satu prioritas dalam program kerja Sri Sultan HB X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X.
Pasangan tersebut baru dilantik oleh Jokowi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga : |
"Kalau pangan tadi juga kami laporkan ke Presiden dimana kami punya kontrak dengan pemilik tanah petani-petani, itu 35 ribu hektare untuk ditanami pangan," katanya, dikutip dari Antara.
Kontrak itu berdurasi 10 tahun dan bisa diperpanjang. Lahan 35 ribu hektare yang dikontrak tersebut harus ditanami untuk pangan, khususnya beras.
Namun, Sri Sultan menyatakan para petani pemilik lahan tetap punya keleluasaan jika ingin keluar dari kontrak tersebut atau menjual kepemilikan tanah mereka.
"Itu boleh, tapi nanti Bapak/Ibu Bupati harus bisa mengganti dengan (lahan) petani lain sesuai dengan yang akan keluar itu berapa hektare," jelasnya.
Program ini diklaim sudah cukup lama dilakukan dan telah membuahkan hasil positif terhadap kebutuhan beras DIY.
"Yang kami lakukan selama tujuh tahun ini kami produksinya berlebih. Kami hanya butuh setiap tahun 667 ribu ton kira-kira segitu, tapi produksinya sudah 980 ribu ton," jelasnya.
Sri Sultan menjelaskan, kelebihan produksi tersebut peruntukan dan harga jualnya di pasaran diserahkan secara bebas kepada para petani.
Sri Sultan HB X dan KGPAA Paku Alam X sebelumnya mendapat pesan dari Jokowi untuk fokus mengendalikan harga pangan dan inflasi di DIY setelah kembali bekerja usai dilantik.
Selain kecukupan pangan, ada tiga isu lain yang menurut Sri Sultan HB X menjadi prioritas periode pemerintahan DIY 2022-2027, yakni kemiskinan, ketimpangan wilayah, dan lingkungan.