Tanda-tanda Triple Crisis Mulai Nyata, Indonesia Harus Apa?
CNN Indonesia
Rabu, 12 Okt 2022 07:25 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Mantan Presiden SBY mengingatkan dunia berpotensi mengalami krisis di tiga sektor secara berbarengan (triple crises), yaitu keamanan, ekonomi, dan lingkungan. (AFP/JUSTIN TALLIS).
Jakarta, CNN Indonesia --
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan dunia bisa mengalami krisisdi tiga sektor secara berbarengan (triple crises). Tiga sektor yang dimaksud adalah keamanan, ekonomi, dan lingkungan.
Dalam akun Twitter resminya, @SBYudhoyono, ia mengatakan sektor keamanan terancam krisis semenjak perang Rusia-Ukraina, yang bisa membahayakan keamanan internasional. Perang yang terjadi sejak Februari lalu itu hingga kini belum menunjukkan tanda terakhir.
"Jika perang di Ukraina makin 'liar' dan tidak terkendali, terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir bisa menjadi kenyataan," ujar SBY, Selasa (11/10).
Tak hanya perang Rusia-Ukraina, hubungan China-Taiwan juga memanas setelah Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi berkunjung ke Taiwan. Taiwan bahkan telah menggelar simulasi perang terutama serangan udara sebagai antisipasi menghadapi ancaman China pada Senin (25/7).
"Ingat, Perang Dunia II dulu, mandala besarnya ada di Eropa & Asia. Haruskah kita biarkan terjadi lagi?," ujar SBY.
Sementara dari sektor ekonomi, SBY mengingatkan soal ancaman resesi global yang semakin nyata seperti yang telah diperingatkan oleh lembaga seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).
Presiden Bank Dunia David Malpass sebelumnya mengatakan kebijakan moneter bank sentral yang cukup agresif akan menghambat proses pemulihan ekonomi global. Imbasnya, ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi 0,5 persen tahun depan.
Kemudian IMF memperkirakan ekonomi global hanya tumbuh 3,2 persen pada tahun ini dan 2,9 persen tahun depan.
Adapun dari sektor lingkungan, SBY khawatir apabila goncangan ekonomi dan keamanan global tidak terkendali saat pandemi covid-19 masih ada, maka penyelamatan bumi dari pemanasan global bisa gagal.
Sebab, negara-negara di dunia tidak lagi peduli dan menjadikan upaya penyelamatan bumi menjadi prioritas.
Hal ini terlihat manakala negara-negara di Eropa kembali melirik sumber energi fossil, batu bara, saat ada gangguan pasokan gas dari Rusia.
Sebetulnya, apa yang disampai SBY dalam Twitternya sudah bolak balik dikatakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), meski ia tak menyebut istilah triple crisis.
Kala itu, Jokowi menilai perang Rusia - Ukraina membuat banyak negara mengalami krisis ekonomi, energi, dan pangan.
"Kita harus bersama-sama berjuang untuk menghentikan perang dan membangun perdamaian, tetapi kita juga harus bersiap untuk memitigasi dan mengelola krisis dengan sebaik-baiknya," ujar Jokowi saat membuka Kongres Kelima World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) di Badung, Bali, Rabu (5/10).
Jokowi, dalam kesempatan terpisah, juga mengatakan kelangkaan energi dan pangan serta ancaman inflasi global, di tengah perang Rusia-Ukraina akan memperparah krisis ekonomi dunia.
Padahal, perekonomian dunia masih belum pulih usai dihantam pandemi covid-19 selama lebih dari dua tahun ini.
"Perang yang membuat pusing semua negara ini akan memperdalam krisis perekonomian dan meningkatkan ketegangan politik dunia," tuturnya mengingatkan dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2022 bertema Percepatan Pemulihan Ekonomi Indonesia 2022, Selasa (22/3).
"Harga minyak mentah, harga gas, harga pangan, seperti gandum pun naik. Tak terkecuali harga komoditas barang tambang dan batu bara. Kenaikan harga-harga dibayangi dengan lonjakan inflasi. "Permasalahan ini menjadi tantangan banyak negara, termasuk juga Indonesia," imbuh Jokowi.
Selain kondisi ekonomi yang dihantui ancaman krisis, Jokowi pun menyinggung masalah lingkungan, di mana perubahan iklim yang terjadi di dunia saat ini makin mengarah pada kondisi yang mengerikan.
Menurutnya, cuaca ekstrem akan semakin sering terjadi dan disertai risiko tinggi.
"Frekuensi, intensitas, dan durasi bencana hidrometeorologi akan makin meningkat. Daya adaptabilitas tanaman dan produktivitas tanaman semakin menurun dan ini mengancam ketahanan pangan di negara kita," kata Jokowi pada puncak peringatan Hari Meteorologi Dunia ke-72, Rabu (30/3).
Pada kesempatan berbeda, Jokowi mengatakan tingkat inflasi global, konfrontasi geopolitik, dan perubahan iklim membuat dunia semakin diselimuti ketidakpastian dan tidak bisa diprediksi.
"Sekarang semua berubah ditambah konfrontasi geopolitik, plus perubahan iklim sehingga sekarang bisa kita lihat bencana alam semakin sering terjadi," ujarnya di Investor Daily Summit, Selasa (11/10).
"Dengan situasi yang ada sekarang ini negara manapun dapat terlempar cepat keluar jalur apabila tidak hati-hati dan tidak waspada baik dalam pengelolaan moneter maupun fiskal," lanjutnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan risiko triple crisis seperti yang disebut SBY bakal terjadi. Namun, ia menyebut kondisi itu dengan istilah badai sempurna atau perfect storm.
"Memang akan terjadi risiko perfect storm di mana faktor ekonomi, keamanan, stabilitas politik, sampai ke lingkungan hidup itu akan menjadi satu krisis yang semakin nyata," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/10).
Ia mengatakan saat ini perfect storm itu mulai dirasakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia.
Hal itu ditandai dengan penurunan cadangan devisa, fluktuasi nilai tukar rupiah, penurunan keyakinan konsumen untuk berbelanja, serta peningkatan beban biaya bahan baku dan ongkos logistik bagi pelaku usaha.
Dari sisi sektor keamanan, Bhima mengatakan Indonesia perlu waspada terhadap situasi global di mana titik yang paling dekat dengan Indonesia adalah konflik di Laut China Selatan yang melibatkan negara ASEAN, Barat, serta China.
Kemudian sektor lingkungan, tanda yang sudah dirasakan adalah meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
Bhima mengatakan krisis lingkungan sebenarnya sudah ada bahkan sejak SBY masih menjadi sebagai presiden.
Dalam masa kepemimpinan SBY, pembangunan PLTU berbasis batu bara disebut masif dilakukan yang sekarang menyebabkan oversupply listrik dan beban keuangan PLN.
"Krisis lingkungan itu sudah ada sejak zaman Pak SBY. Harusnya Pak SBY juga dulu melakukan terobosan-terobosan," ujarnya.
Bhima mengatakan dalam menghadapi situasi perfect storm, pemerintah perlu mengeluarkan satu paket kebijakan krisis atau anti resesi untuk mencapai titik keseimbangan baru antara ekonomi dan lingkungan.
Pemulihan ekonomi atau antisipasi harus berbasis pada pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan konsep green new deal.
Misalnya, dengan transisi energi akan menciptakan jutaan tenaga kerja baru. Kemudian pembangunan yang lebih hijau akan menciptakan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dengan dampak terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan serta kelestarian lingkungan jangka panjang.
"Jadi titik-titik keseimbangan baru itu yang harusnya didorong menjadi otot pertumbuhan ekonomi yang baru. Ini yang disebut konsep green new deal" ujar Bhima.
Ia mengatakan pemerintah bisa memodifikasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan selama pandemi covid-19 sesuai dengan tantangan yang saat ini, termasuk soal isu lingkungan.
Penyesuaian bisa dilakukan dalam aspek anggaran dan bentuk perlindungan sosial, serta ditambah aspek transisi energi untuk menghadapi krisis lingkungan. Bhima mengatakan aspek-aspek tersebut seharusnya berada dalam satu paket kebijakan.
"Itu yang sekarang ini belum ada sehingga pemerintah terkesan mengumumkan kepada publik bahwa hati-hati ada ancaman resesi tetapi produk atau solusi itu yang belum tergabung dalam satu paket kebijakan," katanya.
Sementara itu, Peneliti Indef Nailul Huda menilai triple crises bisa berdampak pada Indonesia, terutama untuk sektor ekonomi.
Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara non blok tidak akan terkena imbas secara langsung dari krisis perang yang terjadi saat ini.
Namun Indonesia mengalami dampak tidak langsung karena memiliki hubungan yang cukup erat dengan negara yang berkonflik seperti Amerika Serikat dan China.
Ia mengatakan dampak yang paling terasa dari krisis perang atau keamanan adalah terganggunya perdagangan internasional masuk ke Indonesia.
"Akibatnya harga komoditas akan melejit, inflasi semakin meningkat. Maka timbul krisis ekonomi," ujarnya.
Ia mengatakan krisis ekonomi di Indonesia sebetulnya sudah mulai terasa. Hal ini bisa dilihat dari lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan beberapa perusahaan, khususnya perusahaan berbasis digital. Tercatat, sepanjang 2022 ini sudah ada sekitar 15 perusahaan atau startup yang melakukan PHK.
Sementara dari krisis lingkungan, ia mengatakan bisa dilihat dari investasi yang masuk ke Indonesia. Sebagian besar masih berinvestasi untuk komoditas fosil seperti batu bara, mineral tanah, dan lainnya.
"Itu kan cenderung merusak lingkungan. Makanya kita kan belum bisa optimal menerapkan ESG (Environmental, Social and Governance)," katanya.
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan dunia bisa mengalami krisisdi tiga sektor secara berbarengan (triple crises). Tiga sektor yang dimaksud adalah keamanan, ekonomi, dan lingkungan.
Dalam akun Twitter resminya, @SBYudhoyono, ia mengatakan sektor keamanan terancam krisis semenjak perang Rusia-Ukraina, yang bisa membahayakan keamanan internasional. Perang yang terjadi sejak Februari lalu itu hingga kini belum menunjukkan tanda terakhir.
"Jika perang di Ukraina makin 'liar' dan tidak terkendali, terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir bisa menjadi kenyataan," ujar SBY, Selasa (11/10).
Tak hanya perang Rusia-Ukraina, hubungan China-Taiwan juga memanas setelah Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi berkunjung ke Taiwan. Taiwan bahkan telah menggelar simulasi perang terutama serangan udara sebagai antisipasi menghadapi ancaman China pada Senin (25/7).
"Ingat, Perang Dunia II dulu, mandala besarnya ada di Eropa & Asia. Haruskah kita biarkan terjadi lagi?," ujar SBY.
Sementara dari sektor ekonomi, SBY mengingatkan soal ancaman resesi global yang semakin nyata seperti yang telah diperingatkan oleh lembaga seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).
Presiden Bank Dunia David Malpass sebelumnya mengatakan kebijakan moneter bank sentral yang cukup agresif akan menghambat proses pemulihan ekonomi global. Imbasnya, ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi 0,5 persen tahun depan.
Kemudian IMF memperkirakan ekonomi global hanya tumbuh 3,2 persen pada tahun ini dan 2,9 persen tahun depan.
Adapun dari sektor lingkungan, SBY khawatir apabila goncangan ekonomi dan keamanan global tidak terkendali saat pandemi covid-19 masih ada, maka penyelamatan bumi dari pemanasan global bisa gagal.
Sebab, negara-negara di dunia tidak lagi peduli dan menjadikan upaya penyelamatan bumi menjadi prioritas.
Hal ini terlihat manakala negara-negara di Eropa kembali melirik sumber energi fossil, batu bara, saat ada gangguan pasokan gas dari Rusia.
Sebetulnya, apa yang disampai SBY dalam Twitternya sudah bolak balik dikatakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), meski ia tak menyebut istilah triple crisis.
Kala itu, Jokowi menilai perang Rusia - Ukraina membuat banyak negara mengalami krisis ekonomi, energi, dan pangan.
"Kita harus bersama-sama berjuang untuk menghentikan perang dan membangun perdamaian, tetapi kita juga harus bersiap untuk memitigasi dan mengelola krisis dengan sebaik-baiknya," ujar Jokowi saat membuka Kongres Kelima World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) di Badung, Bali, Rabu (5/10).
Jokowi, dalam kesempatan terpisah, juga mengatakan kelangkaan energi dan pangan serta ancaman inflasi global, di tengah perang Rusia-Ukraina akan memperparah krisis ekonomi dunia.
Padahal, perekonomian dunia masih belum pulih usai dihantam pandemi covid-19 selama lebih dari dua tahun ini.
"Perang yang membuat pusing semua negara ini akan memperdalam krisis perekonomian dan meningkatkan ketegangan politik dunia," tuturnya mengingatkan dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2022 bertema Percepatan Pemulihan Ekonomi Indonesia 2022, Selasa (22/3).
"Harga minyak mentah, harga gas, harga pangan, seperti gandum pun naik. Tak terkecuali harga komoditas barang tambang dan batu bara. Kenaikan harga-harga dibayangi dengan lonjakan inflasi. "Permasalahan ini menjadi tantangan banyak negara, termasuk juga Indonesia," imbuh Jokowi.
Selain kondisi ekonomi yang dihantui ancaman krisis, Jokowi pun menyinggung masalah lingkungan, di mana perubahan iklim yang terjadi di dunia saat ini makin mengarah pada kondisi yang mengerikan.
Menurutnya, cuaca ekstrem akan semakin sering terjadi dan disertai risiko tinggi.
"Frekuensi, intensitas, dan durasi bencana hidrometeorologi akan makin meningkat. Daya adaptabilitas tanaman dan produktivitas tanaman semakin menurun dan ini mengancam ketahanan pangan di negara kita," kata Jokowi pada puncak peringatan Hari Meteorologi Dunia ke-72, Rabu (30/3).
Pada kesempatan berbeda, Jokowi mengatakan tingkat inflasi global, konfrontasi geopolitik, dan perubahan iklim membuat dunia semakin diselimuti ketidakpastian dan tidak bisa diprediksi.
"Sekarang semua berubah ditambah konfrontasi geopolitik, plus perubahan iklim sehingga sekarang bisa kita lihat bencana alam semakin sering terjadi," ujarnya di Investor Daily Summit, Selasa (11/10).
"Dengan situasi yang ada sekarang ini negara manapun dapat terlempar cepat keluar jalur apabila tidak hati-hati dan tidak waspada baik dalam pengelolaan moneter maupun fiskal," lanjutnya.
Indonesia Harus Bagaimana jika Terimbas Triple Crises?
Perfect storm itu mulai dirasakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia. (REUTERS/RALPH TEDY EROL).
Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan risiko triple crisis seperti yang disebut SBY bakal terjadi. Namun, ia menyebut kondisi itu dengan istilah badai sempurna atau perfect storm.
"Memang akan terjadi risiko perfect storm di mana faktor ekonomi, keamanan, stabilitas politik, sampai ke lingkungan hidup itu akan menjadi satu krisis yang semakin nyata," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/10).
Ia mengatakan saat ini perfect storm itu mulai dirasakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia.
Hal itu ditandai dengan penurunan cadangan devisa, fluktuasi nilai tukar rupiah, penurunan keyakinan konsumen untuk berbelanja, serta peningkatan beban biaya bahan baku dan ongkos logistik bagi pelaku usaha.
Dari sisi sektor keamanan, Bhima mengatakan Indonesia perlu waspada terhadap situasi global di mana titik yang paling dekat dengan Indonesia adalah konflik di Laut China Selatan yang melibatkan negara ASEAN, Barat, serta China.
Kemudian sektor lingkungan, tanda yang sudah dirasakan adalah meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
Bhima mengatakan krisis lingkungan sebenarnya sudah ada bahkan sejak SBY masih menjadi sebagai presiden.
Dalam masa kepemimpinan SBY, pembangunan PLTU berbasis batu bara disebut masif dilakukan yang sekarang menyebabkan oversupply listrik dan beban keuangan PLN.
"Krisis lingkungan itu sudah ada sejak zaman Pak SBY. Harusnya Pak SBY juga dulu melakukan terobosan-terobosan," ujarnya.
Bhima mengatakan dalam menghadapi situasi perfect storm, pemerintah perlu mengeluarkan satu paket kebijakan krisis atau anti resesi untuk mencapai titik keseimbangan baru antara ekonomi dan lingkungan.
Pemulihan ekonomi atau antisipasi harus berbasis pada pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan konsep green new deal.
Misalnya, dengan transisi energi akan menciptakan jutaan tenaga kerja baru. Kemudian pembangunan yang lebih hijau akan menciptakan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dengan dampak terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan serta kelestarian lingkungan jangka panjang.
"Jadi titik-titik keseimbangan baru itu yang harusnya didorong menjadi otot pertumbuhan ekonomi yang baru. Ini yang disebut konsep green new deal" ujar Bhima.
Ia mengatakan pemerintah bisa memodifikasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan selama pandemi covid-19 sesuai dengan tantangan yang saat ini, termasuk soal isu lingkungan.
Penyesuaian bisa dilakukan dalam aspek anggaran dan bentuk perlindungan sosial, serta ditambah aspek transisi energi untuk menghadapi krisis lingkungan. Bhima mengatakan aspek-aspek tersebut seharusnya berada dalam satu paket kebijakan.
"Itu yang sekarang ini belum ada sehingga pemerintah terkesan mengumumkan kepada publik bahwa hati-hati ada ancaman resesi tetapi produk atau solusi itu yang belum tergabung dalam satu paket kebijakan," katanya.
Sementara itu, Peneliti Indef Nailul Huda menilai triple crises bisa berdampak pada Indonesia, terutama untuk sektor ekonomi.
Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara non blok tidak akan terkena imbas secara langsung dari krisis perang yang terjadi saat ini.
Namun Indonesia mengalami dampak tidak langsung karena memiliki hubungan yang cukup erat dengan negara yang berkonflik seperti Amerika Serikat dan China.
Ia mengatakan dampak yang paling terasa dari krisis perang atau keamanan adalah terganggunya perdagangan internasional masuk ke Indonesia.
"Akibatnya harga komoditas akan melejit, inflasi semakin meningkat. Maka timbul krisis ekonomi," ujarnya.
Ia mengatakan krisis ekonomi di Indonesia sebetulnya sudah mulai terasa. Hal ini bisa dilihat dari lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan beberapa perusahaan, khususnya perusahaan berbasis digital. Tercatat, sepanjang 2022 ini sudah ada sekitar 15 perusahaan atau startup yang melakukan PHK.
Sementara dari krisis lingkungan, ia mengatakan bisa dilihat dari investasi yang masuk ke Indonesia. Sebagian besar masih berinvestasi untuk komoditas fosil seperti batu bara, mineral tanah, dan lainnya.
"Itu kan cenderung merusak lingkungan. Makanya kita kan belum bisa optimal menerapkan ESG (Environmental, Social and Governance)," katanya.
