LRT Palembang Disebut Gagal, Proyek Mana Saja yang Senasib?
CNN Indonesia
Selasa, 25 Okt 2022 11:09 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Sejumlah proyek pemerintah terbilang gagal bahkan mangkrak selama bertahun-tahun. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi).
Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat mengkritik LRT Palembangsebagai proyek gagal yang menelan biaya besar tetapi pemanfaatannya minim. Menurutnya, kegagalan terjadi akibat pengambilan keputusan LRT Palembang yang perencanaannya didasarkan atas hajatan besar Asian Games 2018.
"Ada juga konsep saya kasih tahu kegagalan decision Rp 9 triliun membuat namanya LRT Palembang. Decision based-nya, political decision not planning decision. Ini karena ada mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," ungkap Ridwan Kamil seperti dikutip dari Detik.com, Senin (24/10).
Selain LRT Palembang, terdapat sejumlah proyek pemerintah yang gagal bahkan mangkrak selama bertahun-tahun. Berikut beberapa di antaranya:
Megaproyek Hambalang dicetuskan sejak 2003 ketika Kementerian Pemudan Olah Raga masih berbentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Olahraga di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Semula proyek ini bernama Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional.
Pada 2004 sudah dibangun masjid, asrama, lapangan sepak bola dan pagar. Dalam perkembangannya pada 2006, nama proyek ini berubah menjadi Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON).
Perubahan nama sekaligus fungsi proyek Hambalang kemudian melejitkan angka proyek menjadi Rp2,5 triliun di masa Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin Andi Alfian Mallarangeng. Menpora sebelumnya, Adhyaksa Dault, mengaku hanya mengajukan anggaran sebesar Rp125 miliar.
Pada 2012 Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Setahun kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan vonis untuk Menpora Andi Mallarangeng, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan beberapa pihak lain.
BPK menyebut total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai Rp706 miliar yang didapat dari hasil audit investigasi pada 2012 hingga 2013. Kini, proyek tersebut terbengkalai.
2. Proyek PLN Papua
PT PLN (Persero) meluncurkan program Ekspedisi Papua Terang (EPT) pada Juli 2018 lalu. Program itu bertujuan meningkatkan elektrifikasi di Papua dan Papua Barat.
Tahun pertama, PLN menargetkan dapat mengalirkan listrik ke 1.200 desa di kawasan Papua. Sementara, Bupati Kaimana Freddy Thie mengatakan baru 36 kampung yang sudah dipasang tiang dan kabel sampai akhir 2021. Namun, dari jumlah itu, hanya 17 yang sudah dialiri listrik.
Ia mengatakan masih ada 40 kampung di Kaimana yang belum dipasangi kabel dan tiang. Freddy berharap pembangunan di 40 kampung itu dapat rampung paling lama 2024.
Petugas PLN wilayah Papua Fandi Asman menuturkan pihaknya kesulitan dalam melistriki desa-desa di Papua dan Papua Barat. Salah satunya karena kondisi geografis.
"Lokasi desa dengan aksesibilitas sulit di daerah 3T yang seringkali hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki, udara atau menggunakan perahu," ucap Fandi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
3. Proyek Infrastruktur Kaltim
Sejumlah proyek infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) mangkrak selama bertahun-tahun. Salah satunya Jalan Bung Karno yang terletak di Desa Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.
"Proyek ini mulai dikerjakan sejak 2012 dan hingga tahun 2022 proyek tersebut belum selesai. Dari data yang KPK terima proyek tersebut telah menelan dana sekurangnya Rp582 miliar," kata Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding, Rabu (22/6).
Proyek lainnya yang juga mangkrak adalah Pelabuhan Royoq di wilayah Hulu Mahakam, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Proyek ini dikerjakan pada 2009-2011 dan dilanjutkan tahun jamak tahap II pada 2012-2015 serta telah menghabiskan anggaran sekitar Rp58,5 miliar.
"Namun, sampai dengan 2022 proyek tersebut belum selesai," terang Ipi.
Kemudian pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ). Proyek jembatan sepanjang 1.040 meter itu dibangun untuk memangkas jarak tempuh 100 kilometer dari arah Samarinda-Kutai Barat dan sebaliknya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat mengkritik LRT Palembangsebagai proyek gagal yang menelan biaya besar tetapi pemanfaatannya minim. Menurutnya, kegagalan terjadi akibat pengambilan keputusan LRT Palembang yang perencanaannya didasarkan atas hajatan besar Asian Games 2018.
"Ada juga konsep saya kasih tahu kegagalan decision Rp 9 triliun membuat namanya LRT Palembang. Decision based-nya, political decision not planning decision. Ini karena ada mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," ungkap Ridwan Kamil seperti dikutip dari Detik.com, Senin (24/10).
Selain LRT Palembang, terdapat sejumlah proyek pemerintah yang gagal bahkan mangkrak selama bertahun-tahun. Berikut beberapa di antaranya:
Megaproyek Hambalang dicetuskan sejak 2003 ketika Kementerian Pemudan Olah Raga masih berbentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Olahraga di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Semula proyek ini bernama Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional.
Pada 2004 sudah dibangun masjid, asrama, lapangan sepak bola dan pagar. Dalam perkembangannya pada 2006, nama proyek ini berubah menjadi Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON).
Perubahan nama sekaligus fungsi proyek Hambalang kemudian melejitkan angka proyek menjadi Rp2,5 triliun di masa Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin Andi Alfian Mallarangeng. Menpora sebelumnya, Adhyaksa Dault, mengaku hanya mengajukan anggaran sebesar Rp125 miliar.
Pada 2012 Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Setahun kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan vonis untuk Menpora Andi Mallarangeng, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan beberapa pihak lain.
BPK menyebut total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai Rp706 miliar yang didapat dari hasil audit investigasi pada 2012 hingga 2013. Kini, proyek tersebut terbengkalai.
2. Proyek PLN Papua
PT PLN (Persero) meluncurkan program Ekspedisi Papua Terang (EPT) pada Juli 2018 lalu. Program itu bertujuan meningkatkan elektrifikasi di Papua dan Papua Barat.
Tahun pertama, PLN menargetkan dapat mengalirkan listrik ke 1.200 desa di kawasan Papua. Sementara, Bupati Kaimana Freddy Thie mengatakan baru 36 kampung yang sudah dipasang tiang dan kabel sampai akhir 2021. Namun, dari jumlah itu, hanya 17 yang sudah dialiri listrik.
Ia mengatakan masih ada 40 kampung di Kaimana yang belum dipasangi kabel dan tiang. Freddy berharap pembangunan di 40 kampung itu dapat rampung paling lama 2024.
Petugas PLN wilayah Papua Fandi Asman menuturkan pihaknya kesulitan dalam melistriki desa-desa di Papua dan Papua Barat. Salah satunya karena kondisi geografis.
"Lokasi desa dengan aksesibilitas sulit di daerah 3T yang seringkali hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki, udara atau menggunakan perahu," ucap Fandi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Proyek Infrastruktur Kaltim
Sejumlah proyek pemerintah terbilang gagal bahkan mangkrak selama bertahun-tahun. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
3. Proyek Infrastruktur Kaltim
Sejumlah proyek infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) mangkrak selama bertahun-tahun. Salah satunya Jalan Bung Karno yang terletak di Desa Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.
"Proyek ini mulai dikerjakan sejak 2012 dan hingga tahun 2022 proyek tersebut belum selesai. Dari data yang KPK terima proyek tersebut telah menelan dana sekurangnya Rp582 miliar," kata Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding, Rabu (22/6).
Proyek lainnya yang juga mangkrak adalah Pelabuhan Royoq di wilayah Hulu Mahakam, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Proyek ini dikerjakan pada 2009-2011 dan dilanjutkan tahun jamak tahap II pada 2012-2015 serta telah menghabiskan anggaran sekitar Rp58,5 miliar.
"Namun, sampai dengan 2022 proyek tersebut belum selesai," terang Ipi.
Kemudian pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ). Proyek jembatan sepanjang 1.040 meter itu dibangun untuk memangkas jarak tempuh 100 kilometer dari arah Samarinda-Kutai Barat dan sebaliknya.
