Inflasi Terjaga di 5,71 Persen, Jaminan RI Bebas Krisis dan Resesi?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai meskipun secara bulanan mengalami deflasi, inflasi tahunan per Oktober masih terbilang tinggi, yakni 5,71 persen. Angka ini lebih tinggi dari proyeksi pemerintah, yaitu 3,5-4,5 persen.

Artinya, kata dia, ini adalah satu sinyal bahwa efek dari kenaikan harga BBM masih akan dirasakan pada sebagian penyumbang inflasi utama, terutama bahan makanan lantaran ongkos logistik naik.

Ia mengungkapkan efek kenaikan harga BBM pada biaya transportasi masih akan terus terjadi. Pernyataannya ini juga selaras dengan data BPS yang mencatat inflasi transportasi menjadi yang tertinggi dari kelompok lainnya pada Oktober 2022, yakni 16,03 persen dengan andil inflasi 1,92 persen.

Bhima memprediksi inflasi akan kembali melonjak pada pengujung tahun mengingat ada perayaan Natal dan tahun baru. Umumnya selama periode tersebut permintaan relatif melonjak dan harga-harga cenderung naik lagi.

"Jadi pemerintah perlu melihat bahwa inflasi yang relatif di atas 5 persen atau di atas target APBN ini akan masih berlangsung bahkan sampai 2023 ke depan," terang dia.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mewaspadai inflasi dari barang impor (imported inflation) imbas pelemahan nilai tukar rupiah. Dia menyebut pelemahan nilai tukar ini mulai berdampak pada biaya bahan baku di sebagian industri, termasuk makanan dan minuman.

Ia mengingatkan dampak inflasi yang terus bertahan cukup tinggi, membuat masyarakat lebih selektif dalam berbelanja. Masyarakat akan menurunkan konsumsi produknya dari produk yang premium menjadi produk yang kualitasnya lebih rendah.

Ujung-ujungnya, daya beli pun bisa menurun karena pendapatan tidak bisa mengejar kenaikan harga-harga di pasar. "Hal ini juga bisa berpengaruh pada konsumsi rumah tangga sampai akhir tahun," imbuh Bhima.

Untuk menghindari hal tersebut, ia menyarankan pemerintah melakukan beberapa hal. Pertama, menjaga stok pangan tidak hanya beras, kedelai, dan jagung, tapi juga cadangan pangan untuk pangan lain yang menjadi tugas Badan Pangan Nasional dan Bulog.

Kedua, mengurangi ketergantungan impor pangan dengan substitusi pangan lokal. Hal ini dilakukan agar efek pelemahan nilai tukar rupiah tidak merambat ke imported inflation.

Ketiga, segera menurunkan harga BBM, terutama solar subsidi untuk mengendalikan efek tekanan biaya angkutan. Keempat, menaikkan upah minimum di atas inflasi, sehingga dapat terhindar dari pelemahan daya beli kelas pekerja rentan.

Kelima, lanjut Bhima, menambah subsidi pupuk dan anggaran ketahanan pangan secara keseluruhan. Untuk penambahan subsidi ini pemerintah dapat mengambil dana belanja yang belum terserap, baik di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah.

Keenam, melakukan koordinasi antara pemerintah daerah melalui BUMD untuk memangkas rantai pasok dan memenuhi pasokan pangan antar daerah.