Pengamat Sangsi 3 Provinsi Baru Papua Bisa Mandiri

Pengamat menganggap sulit untuk mewujudkan kemandirian Papua usai pemerintah meresmikan tiga daerah otonom baru (DOB), yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. 

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengaku pesimistis soal langkah baru menghadirkan tiga provinsi baru di Papua. Pasalnya, selama 20 tahun otonomi khusus (Otsus) Papua pun tidak bisa optimal.

"Sulit sekali menjawab soal kemandirian Papua. Setelah 20 tahun Otsus Papua pada 2001 sampai 2021 saja masih banyak yang belum dicapai secara optimal, apalagi provinsi baru," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Adriana lantas menjelaskan bahwa pemerintah seharusnya sudah membuat peta sumber daya di tiga provinsi Papua tersebut. Terlebih, pemerintah berani memutuskan untuk meresmikan Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan sebagai daerah otonom baru (DOB) pada Jumat (11/11).

"Harusnya sudah ada peta sumber daya ekonomi, sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) masing-masing untuk diproyeksikan pengembangannya," tutur Adriana.

Di lain sisi, Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda juga mengatakan tidak cukup waktu 4 tahun untuk 3 provinsi tersebut mandiri.

Menurut Huda, pemekaran harus dimaknai dengan pembangunan yang lebih fokus dan menggambarkan karakteristik dan kebutuhan dari masyarakatnya.

"Provinsi baru harus bisa membuat perencanaan baik pengeluaran maupun pemasukan dalam waktu yang relatif singkat. Terlebih belum ada pejabat daerahnya yang pasti membutuhkan waktu yang lama. Empat tahun saya rasa cukup berat untuk membuat sebuah provinsi berjalan mandiri, terlebih di Indonesia bagian timur," jelas Huda saat dikonfirmasi.

Soal potensi yang bisa dikembangkan di tiga provinsi baru tersebut, Huda mengatakan bahwa ada potensi ekonomi di sektor wisata dan alam yang bisa menjadi pendorong untuk membangun kemandirian.

Persoalan Otsus Papua memang menjadi sorotan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada Papua sejak 2001 mencapai angka Rp1.000 triliun.

Dari jumlah itu, dana yang mengalir di era Gubernur Papua Lukas Enembe mencapai hingga lebih dari setengahnya atau Rp500 triliun. Jumlah itu merupakan akumulasi dari dana Otsus, pendapatan asli daerah (PAD), dana desa, dan belanja kementerian atau lembaga.

"Dana otsus yang digelontorkan ke Papua sejak 2001 seluruhnya bergabung dengan dana Otsus, mulai belanja kementerian lembaga, dana transfer, keuangan dana desa, PAD itu 1000T lebih. Yang disalurkan era Pak Lukas itu Rp500 triliun lebih," kata Mahfud dalam video yang diunggah di akun Twitter @mohmahfudmd, Sabtu (24/9).

Ia menjelaskan aliran itu merupakan dana resmi yang tercatat dalam dokumen negara di bawah Kementerian Keuangan.

"Itu tercatat di dokumen negara, di Kemenkeu. Sehingga semua orang bisa gampang tahu kalau cuma berapa dana yang mengalir di sana," paparnya.

Dengan aliran dana yang besar itu, Mahfud mempertanyakan alasan warga Papua tetap miskin. Terlebih, kemiskinan di Papua menyebabkan warga justru marah kepada pemerintah pusat.

Terlepas dari itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian atas nama Presiden Joko Widodo mengesahkan tiga provinsi baru tersebut di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (11/11).

Pemekaran tiga provinsi baru di Papua itu sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah seiring disahkannya tiga Undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan pada akhir Juni 2022 lalu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpesan kepada tiga penjabat (Pj) gubernur daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang baru dilantik agar bekerja profesional. Ia mengingatkan agar dana otonomi khusus di Papua benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

"Kepada para Pj saya mohon betul bekerja dengan hati. Anggaran dana yang ada, dana otsus sudah dinaikan dari 2 persen menjadi 2,25 persen dana alokasi umum nasional," kata Tito saat meresmikan tiga DOB di Papua.

"Anggaran yang ada setiap rupiah, gunakan betul bagi kepentingan rakyat," tambahnya.

Ketiga Pj tersebut adalah Apolo Safanpo sebagai penjabat gubernur Papua Selatan Nikolaus Kondomo menjadi penjabat gubernur Papua Pegunungan, dan Ribka Haluk untuk penjabat Gubernur Papua Tengah.

[Gambas:Video CNN]