Pj Gubernur Akmal Malik: Transmigrasi Tak Terpisahkan dari Sulbar

Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik mengatakan kebijakan nasional pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2020 hingga tahun 2024 difokuskan pada revitalisasi kawasan transmigrasi. Sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), revitalisasi itu khususnya di 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional.

"Transmigrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sulbar, melihat pertumbuhannya dinilai sangat bagus. Salah satu percontohan Desa Transmigrasi yang cukup berkembang dan satu- satunya di Indonesia, yaitu tambak udang Paname di Pasangkayu," kata Akmal.

Hal itu dikatakan Akmal saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pusat dan Daerah Tahun 2022, dalam rangka implementasi dan monitoring Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, di Ballroom Hotel d'Maleo Mamuju, Sulbat, Selasa (15/11).

Melalui tema 'Kolaborasi Pentahelix Membangun Transmigrasi Mendukung Pencapaian SDG's Desa Untuk Indonesia Maju', kegiatan tersebut menghadirkan Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDTT RI, Rajumber Prihatin.

Akmal yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri menambahkan, pada akhir 2024 dari 52 kawasan tersebut ditargetkan sebanyak tujuh kawasan berstatus berdaya saing, 12 berstatus berkembang, dan 33 kawasan berstatus mandiri. Kemudian ada juga 100 kawasan prioritas kementerian.

Akmal menilai, keberhasilan pelaksanaan kebijakan revitalisasi kawasan transmigrasi tersebut tidak dapat dicapai dan ditentukan sendiri oleh Kementerian Desa dan Transmigrasi.

Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak, baik kementerian, lembaga pemerintah daerah, media, masyarakat maupun swasta. Salah satunya adalah sharing dana APBD antarprovinsi dan kabupaten yang surplus ke daerah yang membutuhkan anggaran pembangunan sarana dan prasarana.

"Diperlukan suatu kolaborasi dan sinergitasi yang baik dalam membangun suatu kawasan transmigrasi yang dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, baik dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA)," ujar Akmal.

Akmal menyampaikan, Pemprov Sulbar sangat berkomitmen mendukung program yang ada dengan unsur lokalitas desa. Kebijakan ini mengarahkan semua aktivitas pembangunan menjadi bagian dari upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berbasis desa.

Menurut Akmal, pembangunan transmigrasi diprioritaskan pada upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi SDA, serta pengintegrasian pembangunan dan pengembangan kawasan pedesaan sebagai hinterland dengan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

"Melalui strategi tersebut penyelenggaraan transmigrasi terbukti mampu mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan baru dan pusat produksi baru," ucapnya.

Sementara itu, Rajumber Prihatin mengatakan, tantangan bagi penyelenggara transmigrasi ke depan akan semakin berat. Pada periode RPJMN yang hampir berakhir, tuntutan terhadap ketercapaian target akan semakin mendesak.

"Tahun lalu kita memberangkatkan 354 keluarga, tahun ini sudah ada 353 keluarga dari target 571 keluarga yang diberangkatkan kesatuan-kesatuan permukiman transmigrasi," katanya.

"Namun perlu diketahui tahun-tahun pertama merupakan masa yang kritis untuk adaptasi dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama," ujar Rajumber.

Rajumber menuturkan, tanggung jawab seluruh stakeholder terkait tidak terbatas pada pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja, tetapi lebih dari itu memiliki tanggung jawab besar kepada seluruh para transmigran.