Malaysia Kian Dekat Jadi Negara Maju
Malaysia mengklaim semakin dekat masuk kategori negara berpendapatan tinggi atau negara maju versi Bank Dunia.
Saat ini, pendapatan per kapita Negeri Jiran hanya berjarak 7,1 persen dari ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia.
Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan capaian tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mencapai 5,8 persen pada kuartal II 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut inflasi Malaysia tetap terkendali di level 1,9 persen, sedangkan tingkat pengangguran berada di angka 3 persen.
"Malaysia kini hanya 7,1 persen di bawah ambang batas negara berpendapatan tinggi," ujar Akmal dalam peluncuran laporan OECD Economic Surveys: Malaysia 2026, Selasa (28/7), dikutip dari media asal Malaysia Bernama.
Menurut Akmal, Pemerintah Malaysia akan memastikan momentum ini dituangkan menjadi produktivitas yang lebih tinggi, lapangan kerja berkualitas, dan peningkatan pendapatan masyarakat Malaysia.
"Ini merupakan angka yang menggembirakan, tetapi melewati ambang batas tersebut bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan dapat menghasilkan upah yang lebih baik, lebih banyak pekerjaan berkualitas, dan daya beli yang lebih kuat bagi rakyat Malaysia," ujar Akmal.
Pada 2025, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Malaysia mencapai RM57.200 atau sekitar US$13.351, mendekati ambang batas negara berpendapatan tinggi Bank Dunia sebesar US$14.375.
Pemerintah Malaysia tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 4 hingga 5 persen. Hal itu ditopang oleh permintaan domestik, investasi swasta, ekspor, dan sektor berbasis teknologi seperti semikonduktor dan pusat data.
Laporan OECD Economic Surveys: Malaysia 2026 juga menyoroti tantangan struktural berupa perlunya memastikan investasi pada pendidikan dan pelatihan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan.
Laporan tersebut mencatat 35,6 persen pekerja berpendidikan tinggi masih bekerja pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat keterampilannya.
Akmal mengatakan dalam kerangka Rancangan Malaysia ke-13 (13MP) periode 2026-2030, Pemerintah Malaysia akan memperkuat keselarasan kurikulum dengan kebutuhan industri serta memperluas pendidikan dan pelatihan teknis serta vokasi (TVET), Academy in Industry (AiI), dan program peningkatan keterampilan di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), serta ekonomi digital.
Menurut dia, pendidikan dan pelatihan harus menghasilkan pekerjaan bernilai tinggi, produktivitas yang lebih kuat, dan upah yang mencerminkan keterampilan pekerja.
"Ketika 35,6 persen pekerja berpendidikan tinggi masih bekerja di bawah tingkat keterampilannya, kita tidak bisa mengukur keberhasilan hanya dari jumlah lulusan," ujarnya.
Di sisi fiskal, defisit anggaran federal disebut menyempit dari 5,5 persen terhadap PDB pada 2022 menjadi 3,7 persen pada 2025.
Pemerintah Malaysia pun berkomitmen menurunkan defisit menjadi 3 persen atau lebih rendah pada 2030 melalui penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan pengurangan kebocoran anggaran, sambil tetap melindungi kelompok rentan.
"Kami telah menurunkan defisit dari 5,5 persen menjadi 3,7 persen dan menargetkan 3 persen atau lebih rendah pada 2030. Konsolidasi fiskal bukan berarti mengurangi dukungan kepada masyarakat, melainkan memastikan setiap ringgit digunakan secara lebih efektif untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur," ujar Akmal.
(dhz/sfr)