Nasib Nikel RI di Tengah Putusan WTO dan Genggaman Investor China

Ia menyarankan agar hilirisasi nikel mencapai tahap end to end sehingga Indonesia tidak hanya mengekspor barang mentah kemudian masuk lagi ke dalam negeri sebagai barang jadi.

"Jadi dari hulu sampai hilir sudah jadi 100 persen dibuat di Indonesia. Dengan demikian multiplier effect-nya terlihat jelas," ujarnya.

Senada, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan Indonesia berhak memproses nikel di dalam negeri dan itu merupakan bagian dari pembangunan ekonomi.

Ia menjelaskan larangan ekspor adalah upaya Indonesia untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari ekstraksi sumber daya alam.

"Jadi walaupun sudah ada keputusan WTO tapi tidak mengubah larangan ekspor tersebut karena saat ini industri pengolahan sudah berlangsung dan Indonesia punya kewajiban memenuhi kebutuhan bahan baku industri tersebut dan tidak bisa mengekspor biji nikel juga," ujar Fabby.

Saat ini, sambung Fabby, tambang nikel RI memang masih dikuasai oleh negara tetapi dikelola oleh investor China. Namun, menurut Fabby, Indonesia masih bisa mengatur perdagangan dan mengendalikan produksi agar tidak merugikan.

Ia pun menyarankan agar industri baja dan industri baterai kendaraan listrik segera dibangun sehingga dapat menyerap nikel tersebut.

Sementara Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Akbar Fadzkurrahman Annahl menilai dengan kalah banding dalam gugatan larangan ekspor nikel dapat membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari hilirisasi nikel.

Sembari mengajukan banding, pemerintah disarankan memperbaiki tata kelola praktik penambangan terutama aspek lingkungan dan membuat aturan-aturan baru.

Evaluasi Dampak Investasi China pada Tambang Nikel

Terkait dengan dikuasainya industri nikel oleh investor China, Akbar mengatakan memang mengundang banyak kritik.

"Kami menemukan informasi bahwa pembangkit listrik captive batu bara untuk pemurnian nikel, seperti yang ada di Morowali, diketahui didanai oleh perusahaan asal China," ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah perlu mengevaluasi kerja sama dengan pihak China dengan melakukan dua hal.

Pertama, melakukan sharing expertise agar ke depannya Indonesia bisa mengambil alih nikel.

Kedua, mendorong transisi energi ke energi baru dan terbarukan agar dampak negatif penggunaan batu bara dapat ditekan.