Menkes Klarifikasi soal Curiga Konglomerat Kuras Dompet BPJS Kesehatan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi pernyataan viralnya terkait orang kaya atau konglomerat yang membebani BPJS Kesehatan saat rapat kerja dengan Komisi IX pada Selasa (22/11) lalu.

Menurutnya, dalam mengakses obat-obatan generik misalnya, masyarakat yang dirasa masih mampu tetap dapat ditanggung oleh BPJS. Namun, jika yang ingin diakses merupakan pengobatan non-generik maka kebutuhannya tidak ditanggung oleh negara lagi.

"Karena non-generik harus bayar sendiri, di situ yang harus kita jaga keadilannya. Kalau yang miskin benar-benar perlu untuk dibayarkan negara," ujarnya saat ditemui antara di Jakarta, Jumat (25/11).

Oleh karenanya, Budi memang menyarankan supaya masyarakat mampu mengaksesnya melalui asuransi swasta yang nantinya direncanakan akan terhubung oleh sistem BPJS. Sebab, hal itu akan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pemberian layanan pada masyarakat.

Konsep asuransi sosial yang baik, kata Budi, haruslah mampu menjangkau semua masyarakat dari berbagai golongan baik kaya, miskin, tua, muda dari Sabang sampai Merauke.

Selain itu, jika tiap pengelompokan kelas didesain terlampau luas, Budi khawatir layanan yang diberikan BPJS tidak akan berkelanjutan (sustainable) karena akan berdampak pada membengkaknya anggaran yang harus dibayar negara menjadi yang tinggi sekali.

"Kalau tidak, nanti tidak adil dan negara tidak kuat, ini yang menyebabkan masalah di belakangnya. Dia (BPJS) akan cover kelas dasar kesehatan (KDK) saja, di atasnya ada layanan lainnya. Yang miskin dicover oleh pemerintah, tapi yang kaya dia harus beli sendiri dengan swasta, kalau tidak nanti yang kaya bisa akses yang miskin tidak bisa akses," pungkasnya.

Budi saat Raker dengan Komisi IX DPR beberapa waktu lalu menyampaikan kecurigaannya soal biaya pengobatan orang kaya yang tinggi dan membebani BPJS Kesehatan.

Untuk membuktikan kecurigaan, Budi mengatakan akan mengecek data 1.000 orang yang tagihan biaya perawatan kesehatan BPJS Kesehatannya paling tinggi.

Setelah itu, ia akan mengukur kekayaan 1.000 orang itu melalui besaran VA listrik yang dikonsumsi.

Budi mengatakan akan mengukur kekayaan 1.000 peserta yang paling membebani BPJS melalui besaran VA listrik yang dikonsumsi.

Menurutnya, jika seseorang memiliki besar VA di atas 6.600, maka ia tergolong ke dalam masyarakat yang mampu alias kaya.

"Kalau VA-nya di atas 6.600, yang pasti itu adalah orang yang salah. Karena saya juga dengar sering sekali banyak orang-orang yang dibayarin besar itu banyaknya, mohon maaf, orang-orang kadang konglomerat juga," kata Budi.