Daftar Tambang Legal Klaten, Bukan Bekingan Ngeri yang Disebut Gibran

CNN Indonesia
Senin, 28 Nov 2022 14:02 WIB
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyinggung 'bekingan' tambang ilegal di Klaten, Jawa Tengah, adalah sosok yang mengerikan atau cukup disegani.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyinggung 'bekingan' tambang ilegal di Klaten, Jawa Tengah, adalah sosok yang mengerikan atau cukup disegani. (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha).
Jakarta, CNN Indonesia --

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyinggung 'bekingan' tambang ilegal di Klaten, Jawa Tengah, adalah sosok yang mengerikan atau cukup disegani.

Hal tersebut ia sampaikan saat membalas keluhan warganet di Twitter. Gibran menuturkan keluhan soal tambang ilegal di Klaten juga kerap disampaikan oleh bupati.

"Ya pak. Ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Backingan-nya ngeri," kata Gibran seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya, Senin (28/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun warganet yang mengadu itu mengatakan ada 20 titik lokasi tambang ilegal di Klaten yang belum ditindak tegas.

Merujuk data dari Kementerian ESDM, saat ini terdapat tujuh tambang legal di Klaten yang telah mendapatkan izin. Berikut daftarnya:

1. Tambang pasir dan batu atas nama Sardiman Budiyanto yang beralamat di Desa Kendalsari, Kecamatan Kemalang

2. Tambang pasir dan batu atas nama Kariyanto yang beralamat di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang

3. Tambang atas nama Kariyah yang beralamat di Desa Dompol, Kecamatan Kemalang

4. Tambang pasir dan batu atas nama Tumidi yang beralamat di Desa Panggang, Kecamatan Kemalang

5. Tambang pasir dan batu atas nama Winarni yang beralamat di Desa Bumiharjo, Kecamatan Kemalang

6. Tambang pasir dan batu atas nama Suroto yang beralamat di Desa Panggang, Kecamatan Kemalang

7. Tambang pasir dan batu atas nama Dirjo Wiyono Surip yang beralamat di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang

Menanggapi pernyataan Gibran, Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk melakukan pengecekan.

"Ini kami sudah koordinasi dengan jajaran reserse, dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah provinsi untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan seperti apa. Kalau memang ada, ya kami tunggu penanganan lebih lanjut," ungkapnya seperti dikutip dari detik.com.

Eko menambahkan untuk menangani tambang, tidak cukup Polri sendirian karena terkait dengan banyak instansi.

Ia menegaskan Polres menjadikan persoalan tambang ilegal sebagai atensi. Hal itu sesuai dengan atensi Kapolri dan Kapolda.

"Tentu kami atensi. Itu atensi Kapolri dan Kapolda, kami tindak sesuai prosedur dan semuanya di situ (lereng Gunung Merapi)," tandas Eko.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/bir)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER