UMP hingga PHK Bakal Ikut Dibahas Dalam Rapimnas Kadin

tim | CNN Indonesia
Selasa, 29 Nov 2022 20:20 WIB
Isu UMP 2023 hingga PHK akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Desember nanti. Isu UMP 2023 hingga PHK akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Desember nanti. (ANTARA FOTO/JOJON).
Jakarta, CNN Indonesia --

Upah minimum provinsi (UMP) 2023 hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin yang diselenggarakan pada 1-2 Desember 2022 mendatang.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan PHK dan UMP tidak menjadi topik pembahasan yang utama, namun tidak akan dilewatkan. Terutama PHK yang memang menghantui dan menjadi kekhawatiran sehingga perlu dicari solusinya.

"Ini yang harus kita jawab bersama. Apa yang terjadi hari ini dalam konteks industri punya kompleksitas yang berbeda," ujarnya saat diskusi bersama media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Ia mencontohkan, seperti industri tekstil pada awal tahun dibanjiri permintaan dari Amerika Serikat, begitu juga dengan mebel, sepatu yang orderannya sangat besar. Bahkan orderan mebel bisa dikatakan tertinggi dalam sejarah ekspor Indonesia.

Namun, imbas perang Rusia dan Ukraina, kondisi berbalik seketika. Saat ini, justru industri tersebut yang banyak melakukan PHK, karena orderan yang berkurang dan bahkan banyak yang melakukan pembatalan.

"Awal tahun masih oke, ternyata apa yang terjadi high inflation. Akhirnya di sana permintaan lebih rendah karena saving dulu. Overstock, akhirnya order dicancel, itu terjadi. Ini memang menghadapi sesuatu hal yang boleh dikatakan berubah terus. Ini berbulan-bulan sehingga kita harus cari bagaimana kebijakan yang bisa kita rumuskan," jelasnya.



"Ini diskusi yang terus kita lakukan sejak lama, tidak hanya dalam rapimnas nanti," imbuhnya.

Begitu juga dengan UMP 2023, dalam hal ini yang dibahas adalah bagaimana pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum. Sebab, kenaikan UMP yang berlebihan dinilai akan mengganggu aktivitas industri di Tanah Air.

"Kadin melihat ada ketidakpastian hukum. Waktu pengusaha dagang melakukan gugatan peninjauan uji materi, kami mendukung karena kami melihat perspektif tadi, melihat sisi hukumnya, melihat ketidakpastian, membingungkan investor dan pelaku industri. Ini akan kami terus bahas juga," jelasnya.

Sementara itu, pembahasan utama dalam Rapimnas ini adalah penguatan UMKM di tengah kondisi global yang tak menentu dan ancaman resesi.

"Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah akan terus berupaya untuk mengantisipasi terjadinya dampak dari ancaman tersebut. Salah satunya dengan memperkuat UMKM Indonesia sehingga dapat memperkuat perekonomian nasional maupun daerah," kata Arsjad.

Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dari kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun pada 2021 lalu. UMKM juga menyerap dan memberikan lapangan kerja bagi 97 persen dari total tenaga kerja yang ada atau sekitar 117 juta pekerja.

"Saat ini jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Memajukan UMKM Indonesia agar dapat naik kelas menjadi salah satu fokus Kadin Indonesia, sehingga dapat lebih memperkuat perekonomian Indonesia dan dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata dia.

Rapimnas itu akan menjadi forum untuk berbagi, berkolaborasi dan berdiskusi antara pengusaha nasional dan daerah, pengusaha besar dan kecil terkait dengan pemulihan dunia usaha dan ekonomi Indonesia pasca pandemi, serta mengukur keberhasilan kinerja dan langkah-langkah pemulihan ekonomi yang sudah dijalankan selama setahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/dzu)
TOPIK TERKAIT
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER