Pengusaha Penggilingan Padi Sebut Bansos Ganggu Harga Beras

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menuding kehadiran bantuan sosial (bansos) mengganggu harga beras.

"Terjadi satu situasi penentu harga gabah dan beras cenderung karena ada kebijakan pemerintah dalam rangka menyalurkan bansos, seperti bantuan pangan non tunai (BPNT). Karena BPNT tidak satu pintu sehingga di lapangan terjadi persaingan pengadaan beras," katanya dalam RDPU bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (7/12).

Kedua, penggilingan padi besar atau pemodal kuat cenderung berani membeli gabah atau beras dengan harga lebih mahal. Ini membuat penggilingan padi kecil mati suri.

Sutarto lebih lanjut menjelaskan bahwa bansos yang digelontorkan pemerintah tidak melalui penetapan harga, jadi ada persaingan bebas di lapangan untuk memenuhi kebutuhan beras untuk bansos tersebut.

"Artinya itu (bansos) kan perlu sekian ribu ton, itu kan banyak dan sekaligus. Kebutuhan yang sekaligus itu pasti akan berpengaruh (terhadap harga). Makanya harusnya melalui satu pintu agar lebih terkoordinasi," jelasnya kepada CNNIndonesia.com di Kompleks Gedung DPR RI, Rabu (7/12).

BPNT adalah pengganti program beras sejahtera (rastra) yang diluncurkan pada 2017. Pada 2020, nilainya Rp150 ribu per KK. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan KPM di e-Warong.

Selain bicara soal efek bansos yang ikut menentukan harga beras, Sutarto buka-bukaan soal stok beras yang kritis di penggilingan hingga masyarakat.

Sutarto menjelaskan bahwa stok beras itu terpencar di mana-mana. Ada yang di pedagang, penggilingan padi, pengusaha horeka, hingga di level masyarakat.

"Di masyarakat juga ada kan. Nah, yang di masyarakat itu ada yang memang tidak siap dijual. Yang siap dijual pasti yang ada di penggilingan dan pedagang. Beras di penggilingan dan pedagang ini memang tidak besar dan tidak semuanya berada di situ," katanya.

[Gambas:Video CNN]