Kronologi Kereta Cepat, Rebutan China-Jepang Hingga Konsesi 80 Tahun

8. Sumbang Rp11,1 Triliun untuk Negara

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi memperkirakan proyek kereta cepat Jakarta- Bandung menyumbang penerimaan negara hingga Rp11,1 triliun sampai Juni 2023.

"Ke depan, estimasi kami proyek KCJB ke penerimaan negara baik itu pajak maupun PNBP (penerimaan negara bukan pajak) nantinya sekitar Rp11,1 triliun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, sejak pertama kali proyek dibangun, KCJB sudah berkontribusi kepada penerimaan negara dengan realisasi Rp6,7 triliun sampai September 2022 dan akan terus bertambah.

Kontribusi yang sudah terealisasi ini terdiri dari setoran kewajiban pajak (PPN, PPh, BPHTB, dan PBB) sebesar Rp5,1 triliun, kemudian pembayaran sewa halim untuk lahan halim sebesar Rp1,16 triliun, dan pembayaran sewa BMN untuk lahan rumija sebesar Rp436,8 miliar.

9. Target Beroperasi 2023

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan mulai pertengahan 2023.

Jokowi menyebutkan pembangunan proyek ini memang sempat mengalami kendala di lapangan, terutama di terowongan (tunnel) akibat kondisi tanah sulit dikendalikan.

"Peluncuran nanti untuk operasional (KCJB), insyaallah nanti kurang lebih di Juni 2023," ujarnya dalam keterangannya saat peninjauan di Stasiun Tegalluar, Kawasan Infrastruktur KCJB di Kabupaten Bandung, Kamis (13/10).

10. KCIC Minta Perpanjangan Masa Konsesi 80 Tahun

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Perjanjian konsesi antara pemerintah dan KCIC awalnya diatur dalam Perjanjian Konsesi/Kerja Sama Nomor HK.201/1/21/Phb 2016 Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Konsesi/Perjanjian Kerja Sama Nomor PJ 22/2017.

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US$5,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah.

Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.