Kemenkeu Akui Pembahasan Insentif Rp6,5 Juta Motor Listrik Masih Alot

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap pembahasan insentif untuk kendaraan listrik masih berlangsung alot.

Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kemenkeu Rahadian Zulfadin mengatakan saat ini pembahasan masih berada di tingkat menteri dan belum ada keputusan.

"Kendaraan listrik pembahasannya ini masih di level menteri. Mungkin baru dua minggu lalu ada pertemuan di level menteri untuk membahas ini. Nanti insentif untuk kendaraan listrik akan seperti apa untuk mobil, dan motor, berapa besar insentifnya masih alot, masih belum diputuskan," ujarnya dalam Indef School of Political Economy (ISPE), Rabu (14/12).

Menurutnya, pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya terkait pemberian subsidi, tapi juga bagaimana pengembangan industri kendaraan listrik ke depannya. Sehingga, anggaran yang nantinya dikeluarkan sebagai stimulus tidak sia-sia.

"Karena ini juga sangat terkait dengan roadmap nanti perkembangan industri kendaraan listrik. Jadi secara prinsip itu kan kita melihat bahwa kalau kita ingin kembangkan sesuatu industri itu sebenarnya insentif fiskal itu hanya satu bagian saja dari faktor-faktor lain yang harus diperhatikan," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan pembentukan iklim usaha industri ini ke depannya, serta kepastian hukum yang nanti digunakan untuk menjalankan kebijakan ini.

Sebab, pemberian stimulus tak akan berdampak besar pada perekonomian apabila tidak dibarengi dengan pembentukan ekosistem, industri, dan infrastruktur kendaraan listrik.

"Nah ini sekarang memang pembahasan masih di level menteri, nanti kita akan lihat perkembangannya. Jadi saya belum bisa memberikan jawaban yang cukup pasti," kata Rahadian.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menyebut pemerintah tengah menyelesaikan skema subsidi sebesar Rp6,5 juta per pembelian sepeda motor listrik. Skema subsidi serupa juga sedang disiapkan untuk pembelian mobil listrik.

"Kalau mau tukar motor ke listrik tahun depan, ya. Nanti dapat subsidi," ujar Luhut dalam forum perbankan seperti dikutip dari Reuters.

Indonesia sendiri menargetkan setidaknya 1,2 juta kepemilikan motor listrik pada 2024. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah memiliki target sebanyak 35 ribu unit.

Artinya, dengan target kepemilikan motor listrik sebanyak 1,2 juta unit pada 2024, pemerintah membutuhkan dana subsidi sebesar Rp7,8 triliun.

[Gambas:Video CNN]