Sandiaga: Razia Hotel di Bandung Buntut KUHP Baru Hoaks

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memastikan kabar razia hotel di Bandung buntut implementasi KUHP yang baru disahkan adalah hoaks.

"Kemarin sempat beredar yang disampaikan Dinas Pariwisata Kota Bandung terhadap pengecekan kamar hotel itu tidak betul dan itu hoaks," kata Sandiaga di UGM, Sabtu (17/12).

Lihat Juga : Fakta-fakta RI Impor Beras Ratusan Ribu Ton

Sandiaga menyebut tak pernah ada pernyataan demikian dari pihak pemerintah. Menurutnya, negara tetap menghormati ranah privat wisatawan domestik maupun mancanegara.

Politikus Partai Gerindra itu menjamin wisatawan bebas, aman, dan nyaman berwisata menghabiskan momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 di dalam negeri.

Pemerintah juga akan memfasilitasi perizinan acara, seperti konser musik, acara budaya, dan berbagai kegiatan lain pada momen libur Nataru sesuai regulasi PPKM.

"Kita bangsa berbudaya, menjaga tamu itu sebagai layaknya tamu istimewa. Wisatawan kita berlakukan dengan karpet merah," ujarnya.

Lihat Juga : Bank Indonesia Bisa Edarkan Uang Rupiah Tertentu di Acara Khusus

Lebih lanjut, Sandiaga mengklaim tidak ada pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara usai disahkannya KUHP terhitung pada hari ini.

Ia menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara bisa mencapai 5,2 juta orang hingga akhir tahun nanti. Sementara pergerakan wisatawan domestik diharapkan sampai 800 juta.

"Alhamdulillah belum ada dampak negatif, kita berdoa atas penerapan UU KUHP," katanya.

KUHP yang baru disahkan oleh DPR pada pekan lalu menuai protes dari sejumlah kalangan. Pasal-pasal yang tertulis dalam KUHP tersebut dianggap masih bermasalah.

Salah satunya terkait pasal perzinaan dan kohabitasi. Para pihak yang melanggar pasal tersebut terancam sanksi pidana serta denda.

Lihat Juga : Cara Naik Kereta Bandara Soekarno-Hatta dan Harga Tiket Lengkap

Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut pasal perzinaan dan kohabitasi dalam KUHP baru bersifat delik aduan. Dengan demikian, tidak sembarang pihak bisa melakukan intervensi seperti sifat delik biasa.

"Kalau KUHP ini menyatakan itu sebagai delik aduan yang absolut, maka tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan KUHP yang levelnya UU," kata Eddy dalam diskusi yang diinisiasi Fraksi PPP di Gedung DPR, Senayan, Rabu (14/12).