Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah mengkaji insentif untuk industri pengolahan bauksit di dalam negeri. Kajian dilakukan terkait rencana Jokowi melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023.
Menurutnya, insentif diberikan agar industri pengolahan bijih bauksit menjadi barang jadi bisa berjalan dengan baik saat larangan ekspor berlaku.
"Nanti kita akan hitung dari sisi investasi produksinya dan apa saja yang perlu untuk kita dukung melalui instrumen fiskal," ujarnya ditemui di Gedung AA Maramis Kemenko Perekonomian, Rabu (21/22).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga : |
Sri Mulyani menyampaikan pemberian insentif ini kemungkinan akan sama dengan industri nikel sebelumnya. Apalagi, keduanya sama-sama memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi perekonomian dalam negeri.
Pemerintah memang memberikan insentif kepada industri nikel yang melakukan pengolahan dari bentuk bijih ke barang jadi, terutama yang ada di Morowali. Beberapa insentif yang bisa diberikan seperti tax holiday dan tax allowance.
"Kalau seperti yang disampaikan di Morowali, kalau dia termasuk industri prioritas nasional dan memang akan dikembangkan, dia bisa masuk dalam kategori tax holiday dan tax allowance, itu sama seperti yang diterapkan di Morowali," jelasnya.
Presiden Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Dengan larangan ini, Jokowi memprediksi pendapatan negara bisa bertambah sebesar Rp62 triliun dari industri bauksit.