Indonesia, Middle Income Trap dan Analisis Profesor Harvard

Bambang tak memungkiri meningkatkan nilai tambah produk tambang di dalam negeri tak semudah membalik telapak tangan. Berdasarkan pengalamannya saat menjadi menteri keuangan, menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala Bappenas dan juga menteri ristek, memacu industrialisasi tidak segampang yang dilakukan.

"Saya pernah di keuangan, Bappenas, Ristek. Ketika di Ristek saya sadar kenapa industrialisasi kita tak secepat Korea dan China? Karena kita lebih banyak ke tukangnya. Kita juga tidak punya product development yang basisnya perlu didukung Research and Development (R&D) yang kuat," katanya.

Akibat masalah itu, Bambang mengatakan produk yang dihasilkan oleh industri di dalam negeri kurang kompetitif dan berkembang. Ia mengatakan salah satu akar yang menjadi penyebab kenapa masalah ini bisa terjadi adalah pendanaan.

Saat ini anggaran yang dimiliki oleh industri untuk melakukan research and development supaya bisa menghasilkan produk yang kompleks, baru dan kompetitif masih sedikit. Ia tidak tahu apakah itu memang dipicu keterbatasan yang mereka miliki atau memang minat mereka untuk melakukan research and development rendah.

"Makanya ini perlu didorong, perlu dukungan anggaran riset. Kalau APBN mungkin terbatas. Jadi harus ada partisipasi swasta, BUMN supaya mereka mau mengeluarkan banyak uang untuk riset dan hasilnya pun tidak boleh hanya jadi academic paper. Harus digunakan untuk menghasilkan produk kompetitif," katanya. 

Bambang menambahkan pengembangan produk saja tidak cukup. Menurutnya, itu harus diimbangi dengan upaya penguatan product branding supaya industri manufaktur bisa berkembang.

Bambang melihat  selama ini branding produk Indonesia masih lemah. Mengambil contoh soal produk tekstil, Bambang mengatakan di industri ini, Indonesia memang memiliki kemajuan. Tapi sayang, kemajuan itu hanya terjadi pada produk.

Secara merek kata Bambang, produk tekstil Indonesia masih banyak yang dianggap sebelah mata, bahkan oleh masyarakat dalam negeri sendiri. Hal itu berbeda dengan merek produk tekstil dari luar negeri, seperti Jepang, Swedia yang sebenarnya tidak punya pabrik garmen tapi produk mereka merajai, mahal dan malah digemari anak muda.

"Jepang, Swedia, saya yakin mereka tidak punya pabrik garmen, tapi kenapa Uniqlo, H&M dinikmati anak muda meski mahal, karena mereka punya branding dan product development yang bagus," katanya. 

Temukan jurus

Sementara itu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejatinya pemerintah sudah menemukan jurus jitu untuk mendorong industrialisasi supaya terjadi transformasi ekonomi, yaitu; reformasi struktural. Pemerintah sekarang sudah melakukan reformasi itu melalui penerbitan UU Cipta Kerja.

Pemerintah katanya, berkeyakinan instrumen ini bisa mendorong kemudahan berusaha di sektor industri dan produktivitasnya. 

"Kiranya komitmen pelaksanaan seluruh aturan turunan UU Ciptaker adalah upaya nyata kita membawa Indonesia keluar dari jebakan middle income trap," katanya.

Selain UU Cipta Kerja, Airlangga menyebut jurus lain yang juga sudah ditemukan pemerintah adalah menggenjot hilirisasi supaya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bisa diolah sendiri di dalam negeri dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Berkaitan dengan hilirisasi, ada beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah. Salah satunya, melarang ekspor nikel sejak 2020 lalu.

Data pemerintah menunjukkan setelah larangan ekspor itu berlaku, nilai ekonomi yang berhasil diraih Indonesia cukup besar. Sebelum ekspor nikel dilarang dan hilirisasi bahan tambang itu dilakukan, Indonesia hanya menikmati ekspor nikel senilai US$1,1 miliar atau Rp17 triliun saja.

Tapi setelah ekspor dilarang dan nikel diolah di dalam negeri, nilainya meningkat 19 kali lipat jadi US$20,9 miliar atau Rp326 triliun.

Karena itulah pemerintah akan melanjutkan kebijakan larangan ekspor dari nikel ke bijih bauksit. Presiden Jokowi mengatakan larangan akan berlaku pada Juni 2023.